Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Fenomena dalam Pilkada

Fenomena Popularitas

Di kancah politik nasional, tahun ini merupakan tahun pemilihan kepala daerah (pilkada). Berdasarkan data Kementerian dalam Negeri, tercatat akan digelar 244 pilkada di tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, agenda lima tahunan itu akan lebih menarik dibanding pilkada sebelumnya. Sebab, sejumlah selebriti terus menghiasi arena pertarungan di panggung politik lokal untuk merebut kursi empuk eksekutif daerah. Di masyarakat sendiri, fenomena selebritis menghiasi panggung politik mendapat apresiasi beragam. Ada yang pro, tak sedikit juga yang kontra. Malah ada yang menyebut masuknya para selebriti di pentas politik pilkada sebagai bentuk ”kemalasan” partai politik dalam pembinaan kader.

Para selebriti adalah ”ikon” yang bisa dengan mudah menjadi pendulang suara (vote getter) untuk memenangi pemilihan. Maklum, selebriti dengan segala popularitasnya sangat potensial menjaring suara dalam sistem pemilihan langsung. Apalagi di masyarakat Indonesia, dalam memperoleh dukungan politik, popularitas amatlah penting. Karena itu, selebriti yang identik dengan publikasi sangat mudah memperoleh dukungan politik. Setidaknya itulah yang diungkapkan Darrell West dalam bukunya ”Celebrity Politics”. Di mana West menyebutkan artis dan pelawak tergiur terjun ke jabatan publik akibat perkembangan media, khususnya televisi, dan demokrasi.

Fenomena Golput

Pilkada yang saat ini marak di berbagai tempat menyimpan banyak problem. Disamping makin tajamnya konflik horisontal antar pendukung calon, juga makin rendahnya partisipasi masyarakat yang diindikasikan oleh tingginya angka golput. Sebagai contoh pada Pilkada Jawa Barat baru-baru ini. Sebagaimana yang dilaporkan oleh KPUD Jabar bahwa total pemilih berjumlah 28 juta orang. Hade memperoleh 7.3 suara (40.5%), Aman sebanyak 6.2 juta suara (34.5%), dan Da’i meraup 4.5 juta suara (25.0%). Berarti ada sekitar 10 juta orang tidak mengunakan hak pilihnya atau golput. Apabila persentase tersebut dihitung berdasarkan total pemilih (28 juta), maka golput 35.7 persen, Hade 26.0 persen, Aman 22.2 persen, dan Da’i 16.0 persen.

fenomena golput juga dapat menjadi simbol ‘warning’ bagi setiap parpol, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kondisi parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa keberadaan parpol lebih identik dengan kuda tunggangan yang super komersial, siap direntalkan kepada siapa saja yang ingin berkuasa. Bukan rahasia umum lagi, setiap orang yang berhasrat berkuasa lewat jalur pilkada, mereka harus mengeluarkan ratusan juta bahkan milyaran rupiah untuk menyewa parpol. Kalau bukan dalam bentuk tunai bisa juga berupa komitmen pemberian sesuatu yang lain yang tidak kalah tinggi nilai ekonomisnya apabila mereka berhasil merebut tampuk kekuasaan.

Fenomena Politik Koalisi

Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintah yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Pemerintahan yang mandiri adalah pemerintah yang mampu mengimplementasikan program dan kebijakan yang populer ataupun yang tidak populer tanpa harus didikte koalisi pendukungnya. Sedangkan pemerintah yang tahan lama adalah pemerintahan yang mampu mempertahankan kekuasannya dalam periode tertentu (5 tahun) tanpa harus khawatir diturunkan oleh elit tandingannya dengan seenak hati.

Dalam sejarah politik Indonesia, koalisi yang seperti ini boleh dikatakan belum pernah terjadi. Sejak demokrasi liberal tahun 1950-an, koalisi yang terbentuk adalah koalisi yang rapuh dan cair sehingga kabinet yang terbentuk jatuh bangun. Koalisi Kebangsaan yang mengusung Mega-Hasyim pada Pemilihan Presiden 2004 yang digawangi PDIP dan Golkar juga bubar di tengah jalan menyusul kepindahan Golkar dari koalisi Kebangsaan menjadi partai pendukung SBY-JK yang diusung koalisi Kerakyatan.
Maka sudah menjadi gejala umum, di suatu daerah partai A berkoalisi dengan partai B menghadapi partai C dalam upaya memenangkan calon seorang bupati, walikota, atau gubernur. Sementara pada daerah yang lain, partai A tersebut justru berkoalisi dengan partai C untuk menghadapi partai B. Realitas semacam ini hanya bisa dibaca bahwa koalisi partai dibangun atas dasar kepentingan bukan lagi garis perjuangan partai. Padahal di tengah-tengah masyarakat mereka sering menggembor-gemborkan garis perjuangan partai terutama saat kampanye. Parpol-parpol telah terjebak atau menjebakkan diri ke dalam pragmatisme yang bertumpu pada kepentingan sesaat.

Fenomena Politik Uang

Definisi politik uang, dalam pandangan parpol, yakni suatu cara yang dengan sangat pragmatis memengaruhi seseorang dengan uang, sehingga orang tersebut memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai tertentu pada pemilu. Atau, memberikan uang pada seseorang disertai janji-janji agar mendukung caleg atau parpol tertentu.
politik uang sangat rawan terjadi di kalangan pemilih dan penyelenggara pemilu. Politik uang, adalah pemberian uang kepada pemilih yang dilakukan oleh caleg atau parpol tertentu, dengan disertai janji-janji.
sejumlah potensi praktik politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dapat diidentifikasi.

Pertama, untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam UU, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.

Kedua, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan UU. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima.

Ketiga, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendakinya melalui “perantara politik” yang ditunjuknya di setiap desa.

Keempat, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui “perantara politik” di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan “rasional” bagi pasangan calon.

Fenomena Politik Dinasti

Pemilihan kepala daerah makin menarik perhatian. Bukan lantaran demokrasi lokal kian sehat dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, melainkan karena sebaliknya. Pilkada langsung yang tahun ini memasuki putaran kedua sejak dimulai pada 2005, justru makin menampilkan indikasi pencederaan demokrasi, kalau tidak boleh disebut ’’anekdot demokrasi’’. Perekrutan calon kepala daerah yang didominasi oleh politik transaksional akhirnya melabrak asas kepatutan. Seorang kepala daerah rela turun derajat asalkan tetap berkuasa.

Sumber: kutipan dari http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6597494

About these ads

Filed under: Opini, Tips, , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: