Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Rohingya, Potret Buram Muslim Myanmar

“Kami meninggalkan Myanmar karena kami diperlakukan dengan kejam oleh militer. Umat Muslim di sana kalau tidak dibunuh, mereka disiksa,” ujar seorang pengungsi, Nur Alam, seperti dikutip BBC, beberapa waktu lalu.

Nur bersama 129 Muslim Rohingya begitu umat Islam yang tinggal di utara Arakan, Myanmar, biasa disebut terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya.

Ia bersama kawan-kawannya nekat melarikan diri dari Myanmar dengan menumpang perahu tradisional sepanjang 14 meter. Mereka berjejalan di atas perahu kayu dengan bekal seadanya. Akibat mesin perahu yang mereka tumpangi rusak, Muslim Rohingya pun harus rela terkatung-katung di lautan yang ganas.

Hingga akhirnya, mereka ditemukan nelayan Aceh dalam kondisi yang mengenaskan. Menurut Nur, mereka terombang-ambing ombak di lautan ganas selama 20 hari. Kami ingin pergi ke Indonesia, Malaysia, atau negara lain yang mau menerima kami, tutur Nur. Demi menyelamatkan diri dan akidah, mereka rela kelaparan dan kehausan di tengah lautan.

Begitulah potret buram kuam Muslim Rohingya yang tinggal di bagian utara Arakan atau negara bagian Rakhine. Kawasan yang dihuni umat Islam itu tercatat sebagai yang termiskin dan terisolasi dari negara Myanmar atau Burma. Daerah itu berbatasan dengan Bangladesh.

Sejak 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah di negara itu hanya menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh atau keturunannya. Terjebak dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan seperti itu, kaum Rohingya pun memilih untuk meninggalkan Myanmar.

Tak mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari negara yang dikuasai Junta Militer itu. Tak jarang mereka harus mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh pihak keamanan. Setelah mereka keluar dari negara tersebut, mereka tidak diperkenankan untuk kembali.

Selain itu, umat muslim Rohingya seperti terpenjara di tempat kelahirannya sendiri. Mereka tidak bisa bebas bepergian ke mana pun. Meskipun hanya ingin ke kota tetangga saja, pihak militer selalu meminta surat resmi. Saat ini, sekitar 200 ribu Muslim Rohingnya terpaksa tinggal di kamp pengungsi seadanya di Bangladesh.

Sebagian besar dari mereka yang tidak tinggal di tempat pengungsian resmi memilih untuk pergi ke negara lain melalui jalur laut, terutama melalui Laut Andaman. Kemudian, pihak Pemerintah Thailand juga mengabarkan bahwa mereka telah menahan sebanyak 100 orang Rohingya beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah negeri Gajah Putih itu menolak menerima mereka sebagai pengungsi. Untuk mengatasi masalah ini, PBB sudah bergerak melalui salah satu organisasinya yang mengurusi pengungsi, UNHCR.

***

Populasi Muslim Rohingya di Myanmar tercatat sekitar 4,0 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk negara tersebut yang mencapai 42,7 juta jiwa. Jumlah ini menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia: Report On The Situation For Muslims In Burma pada Mei tahun 1997. Dalam laporan tersebut, jumlah umat Muslim di Burma mendekati angka 7 juta jiwa.

Mereka kebanyakan datang dari India pada masa kolonial Inggris di Myanmar. Sepeninggal Inggris, gerakan antikolonialisasi di Burma berusaha menyingkirkan orang-orang dari etnis India itu, termasuk mereka yang memeluk agama Islam. Bahkan, umat Muslim di Burma sering sekali menjadi korban diskriminasi.

Pada tahun 1978 dan 1991, pihak militer Burma meluncurkan operasi khusus untuk melenyapkan pimpinan umat Islam di Arakan. Operasi tersebut memicu terjadinya eksodus besar-besaran dari kaum Rohingya ke Bangladesh. Dalam operasi khusus itu, militer tak segan-segan menggunakan kekerasan yang cenderung melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, State Law and Order Restoration Council (SLORC) yang merupakan rezim baru di Myanmar selalu berusaha untuk memicu adanya konflik rasial dan agama. Tujuannya untuk memecah belah populasi sehingga rezim tersebut tetap bisa menguasai ranah politik dan ekonomi.

Pada 1988, SLORC memprovokasi terjadinya pergolakan anti-Muslim di Taunggyi dan Prome. Lalu, pada Mei 1996, karya tulis bernada anti-Muslim yang diyakini ditulis oleh SLORC tersebar di empat kota di negara bagian Shan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap kaum Muslim.

Kemudian, pada September 1996, SLORC menghancurkan masjid berusia 600 tahun di negara bagian Arakan dan menggunakan reruntuhannnya untuk mengaspal jalan yang menghubungkan markas militer baru daerah tersebut. Sepanjang Februari hingga Maret 1997, SLORC juga memprovokasi terjadinya gerakan anti-Muslim di negara bagian Karen.

Sejumlah masjid dihancurkan, Alquran dirobek dan dibakar. Umat Islam di negara bagian itu terpaksa harus mengungsi. Burma Digest juga mencatat, pada tahun 2005, telah muncul perintah bahwa anak-anak Muslim yang lahir di Sittwe, negara bagian Rakhine (Arakan) tidak boleh mendapatkan akta kelahiran.

Hasilnya, hingga saat ini banyak anak-anak yang tidak mempunyai akta lahir. Selain itu, National Registration Cards (NRC) atau kartu penduduk di negara Myanmar sudah tidak diberikan lagi kepada mereka yang memeluk agama Islam.

***

Mereka yang sangat membutuhkan NRC harus rela mencantumkan agama Buddha pada kolom agama mereka.

Bahkan, Pemerintah Myanmar sengaja membuat kartu penduduk khusus untuk umat Muslim yang tujuannya untuk membedakan dengan kelas masyarakat yang lain. Umat Muslim dijadikan warga negara kelas tiga. Umat Islam di negera itu juga merasakan diskriminasi di bidang pekerjaan dan pendidikan.

Umat Islam yang tidak mengganti agamanya tak akan bisa mendapatkan akses untuk menjadi tentara ataupun pegawai negeri. Tak hanya itu, istri mereka pun harus berpindah agama jika ingin mendapat pekerjaan.

Pada Juni 2005, pemerintah memaksa seorang guru Muslim menutup sekolah swastanya meskipun sekolah itu hanya mengajarkan kurikulum standar, seperti halnya sekolah negeri, pemerintah tetap menutup sekolah itu.

Sekolah swasta itu dituding mengajak murid-muridnya untuk masuk Islam hanya karena sekolah itu menyediakan pendidikan gratis. Selain itu, pemerintah juga pernah menangkap ulama Muslim di Kota Dagon Selatan hanya karena membuka kursus Alquran bagi anak-anak Muslim di rumahnya. Begitulah nasib Muslim Rohingya.

Nasib buruk yang dialami Muslim Rohingya mulai mendapat perhatian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kantor berita Islam, IINA, pada 1 Juni 2011, melaporkan, Sekretariat Jenderal OKI yang bermarkas di Jeddah telah menggelar sebuah pertemuan dengan para pemimpin senior Rohingya. Tujuannya, agar Muslim Rohingya bisa hidup damai, sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Dalam pertemuan itu, para pemimpin senior Rohingya bersepakat untuk bekerja sama dan bersatu di bawah sebuah badan koordinasi. Lewat badan koordiansi itulah, OKI mendukung perjuangan Muslim Rohingya untuk merebut dan mendapatkan hak-haknya.

Pertemuan itu telah melahirkan Arakan Rohingya Union (ARU) atau Persatuan Rohingya Arakan. Lewat organisasi itu, Muslim Rohingya akan menempuh jalur politik untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami Muslim Rohingya. Semoga.

Sumber: Republika OnLine

Filed under: Berita, , , , , , , , ,

Sering ke Perpustakaan, Rindu Sekolah

kepri66 siswa putus sekolah di Kelurahan Tanjungunggat, ingin sekolah lagi. Niat tersebut disampaikan anak didampingi orangtuanya kepada Lurah Tanjungunggat Teguh Susanto saat mendata anak-anak untuk mengikuti lomba menulis.

Kerinduan anak-anak ini ingin sekolah lagi, kata Teguh, bermula saat ia mengajak anak-anak tersebut ke perpustakaan mini milik kelurahan. ”Karena seringnya mereka membaca ke pustaka, akhirnya ada rasa rindu bersekolah lagi,” ujar Teguh, lurah teladan tingkat Kota Tanjungpinang disela acara penyerahan hadiah lomba menulis dan doorprize bagi warga yang paling rajin ke perpustakaan, Selasa (12/6) di gedung pertemuan Kelurahan Tanjungunggat.

Untuk memotivasi warganya rajin ke perpustakaan, kata Teguh, selain menyediakan berbagai buku, diadakan lomba menulis serta dooprize. Hadiah diserahkan Wakil Kota Tanjungpinang Edward Mushalli kepada para pemenang. Edward mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan dapat di contoh para Lurah, camat maupun SKPD lainnya.

Usai penyerahan hadiah, Edward bersama Camat Bukit Bestari, Lurah Tanjung Unggat, Kepala Sekolah SMP 10, beberapa kepala sekolah SD dan tokoh masyarakat membahas bagaimana anak-anak putus sekolah ini bisa sekolah lagi seperti keinginan mereka.

Sumber: http://www.batampos.co.id/index.php/2012/06/14/sering-ke-perpustakaan-rindu-sekolah/ (Koran Batam Pos)

Filed under: Berita, , , , ,

Adipura ke-9 untuk Tanjungpinang

Usaha keras Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan dukungan seluruh elemen masyarakat, kembali membuahkan hasil dalam mempertahankan kebersihan dan keindahan Kota Gurindam Negeri Pantun. Untuk yang kesembilan kalinya, Tanjungpinangpinang berhasil meraih Piala Adipura sebagai simbol kota terbersih se- Indonesia.
“Kabar gembira tersebut baru diterima secara resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 2 Juni lalu. Direncanakan penghargaan Adipura akan diserahkan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juni mendatang, sedangkan sertifikat dan plakat akan diserahkan di Hotel Sahid, Jakarta pada tanggal yang sama pula,” kata Kabag Humas Pemko Tanjungpinang, Jofrizal kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (3/6), usai mengantar Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di bandara Raja Haji Fisabilillah.
Kata Jofrizal, setelah Piala Adipura nantinya sampai di Tanjungpinang, bakal diarak keliling Tanjungpinang. Hal ini sebagai tanda terimakasih kepada masyarakat, yang sudah berkerjasama dengan pemerintah menjaga kebersihan lingkungan.
Sementara itu, Wali kota Tanjungpinang Suryatati A Manan juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh seluruh warga kota, sehingga Adipura tetap bisa kita pertahankan dan berharap ada atau tidaknya Piala Adipura masyarakat Tanjungpinang haruslah tetap membudayakan hidup bersih.
“Mudah-mudahan Walikota yang baru nanti juga tetap mempertahankannya. Selain itu juga ada perhatian terhadap petugas kebersihan dan anak-anaknya yang pintar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan diberi beasiswa,” tegas Suryatati A Manan.
Ketua Tim Adipura Tanjungpinang, Edward Mushalli yang juga sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang, bersyukur selama empat tahun memimpin sebagai Wakil Walikota, empat kali berturut-turut Adipura diraih Tanjungpinang. Adipura ini merupakan keberhasilan semua masyarakat Kota Tanjungpinang. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak, tanpa dukungkan dari semua elemen masyarakat. Termasuk, petugas kebersihan yang sudah bertugas mulai pukul 05.30 WIB untuk membersihkan daerah-daerah. “Ini merupakan keberasilan kita semua, tanpa masyarakat mendukung program kebersihan mana mungkin Adipura kita bisa pertahankan,” tegas Edward.
Ditegaskan Edward, berharap kepada seluruh masyarakat, apa yang sudah diraih sebagai kota bersih, agar terus dipertahankan terus. Ada atau tak ada penilaian Adipura, Kota Tanjungpinang tetap harus bersih. “Kita harapkan bersih dari seluruh sudut kota, bukan hanya daerah penilaian saja, tapi kita harapkan pintu masuk dari Pelabuhan Sri Bintan Pura bersih, dari pintu masuk Kijang dan Tanjungpinang ke Pinang harus bersih dan dari Bandara Raja Haji Fisabilillah juga harus bersih,” tegasnya.
Masih kata Edward, ke depan Adipura ini tetap harus dipertahankan. Kunci untuk mempertahankan Adipura, pertama adalah masyarakat harus sadar membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kemudian, anak muda atau pelajar harus terus mampu meningkatkan budaya membuang sampah ditempatnya, bukan membuang sampah disembarangan tempat. “Kebersihan sebagian dari iman, jadi jagalan kebersihan untuk kehidupan yang sehat,” ajak Edward.

Sumber: Koran Tanjungpinang Pos

Filed under: Berita, Opini, , , , , , , ,

Fenomena dalam Pilkada

Fenomena Popularitas

Di kancah politik nasional, tahun ini merupakan tahun pemilihan kepala daerah (pilkada). Berdasarkan data Kementerian dalam Negeri, tercatat akan digelar 244 pilkada di tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, agenda lima tahunan itu akan lebih menarik dibanding pilkada sebelumnya. Sebab, sejumlah selebriti terus menghiasi arena pertarungan di panggung politik lokal untuk merebut kursi empuk eksekutif daerah. Di masyarakat sendiri, fenomena selebritis menghiasi panggung politik mendapat apresiasi beragam. Ada yang pro, tak sedikit juga yang kontra. Malah ada yang menyebut masuknya para selebriti di pentas politik pilkada sebagai bentuk ”kemalasan” partai politik dalam pembinaan kader.

Para selebriti adalah ”ikon” yang bisa dengan mudah menjadi pendulang suara (vote getter) untuk memenangi pemilihan. Maklum, selebriti dengan segala popularitasnya sangat potensial menjaring suara dalam sistem pemilihan langsung. Apalagi di masyarakat Indonesia, dalam memperoleh dukungan politik, popularitas amatlah penting. Karena itu, selebriti yang identik dengan publikasi sangat mudah memperoleh dukungan politik. Setidaknya itulah yang diungkapkan Darrell West dalam bukunya ”Celebrity Politics”. Di mana West menyebutkan artis dan pelawak tergiur terjun ke jabatan publik akibat perkembangan media, khususnya televisi, dan demokrasi.

Fenomena Golput

Pilkada yang saat ini marak di berbagai tempat menyimpan banyak problem. Disamping makin tajamnya konflik horisontal antar pendukung calon, juga makin rendahnya partisipasi masyarakat yang diindikasikan oleh tingginya angka golput. Sebagai contoh pada Pilkada Jawa Barat baru-baru ini. Sebagaimana yang dilaporkan oleh KPUD Jabar bahwa total pemilih berjumlah 28 juta orang. Hade memperoleh 7.3 suara (40.5%), Aman sebanyak 6.2 juta suara (34.5%), dan Da’i meraup 4.5 juta suara (25.0%). Berarti ada sekitar 10 juta orang tidak mengunakan hak pilihnya atau golput. Apabila persentase tersebut dihitung berdasarkan total pemilih (28 juta), maka golput 35.7 persen, Hade 26.0 persen, Aman 22.2 persen, dan Da’i 16.0 persen.

fenomena golput juga dapat menjadi simbol ‘warning’ bagi setiap parpol, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kondisi parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa keberadaan parpol lebih identik dengan kuda tunggangan yang super komersial, siap direntalkan kepada siapa saja yang ingin berkuasa. Bukan rahasia umum lagi, setiap orang yang berhasrat berkuasa lewat jalur pilkada, mereka harus mengeluarkan ratusan juta bahkan milyaran rupiah untuk menyewa parpol. Kalau bukan dalam bentuk tunai bisa juga berupa komitmen pemberian sesuatu yang lain yang tidak kalah tinggi nilai ekonomisnya apabila mereka berhasil merebut tampuk kekuasaan.

Fenomena Politik Koalisi

Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintah yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Pemerintahan yang mandiri adalah pemerintah yang mampu mengimplementasikan program dan kebijakan yang populer ataupun yang tidak populer tanpa harus didikte koalisi pendukungnya. Sedangkan pemerintah yang tahan lama adalah pemerintahan yang mampu mempertahankan kekuasannya dalam periode tertentu (5 tahun) tanpa harus khawatir diturunkan oleh elit tandingannya dengan seenak hati.

Dalam sejarah politik Indonesia, koalisi yang seperti ini boleh dikatakan belum pernah terjadi. Sejak demokrasi liberal tahun 1950-an, koalisi yang terbentuk adalah koalisi yang rapuh dan cair sehingga kabinet yang terbentuk jatuh bangun. Koalisi Kebangsaan yang mengusung Mega-Hasyim pada Pemilihan Presiden 2004 yang digawangi PDIP dan Golkar juga bubar di tengah jalan menyusul kepindahan Golkar dari koalisi Kebangsaan menjadi partai pendukung SBY-JK yang diusung koalisi Kerakyatan.
Maka sudah menjadi gejala umum, di suatu daerah partai A berkoalisi dengan partai B menghadapi partai C dalam upaya memenangkan calon seorang bupati, walikota, atau gubernur. Sementara pada daerah yang lain, partai A tersebut justru berkoalisi dengan partai C untuk menghadapi partai B. Realitas semacam ini hanya bisa dibaca bahwa koalisi partai dibangun atas dasar kepentingan bukan lagi garis perjuangan partai. Padahal di tengah-tengah masyarakat mereka sering menggembor-gemborkan garis perjuangan partai terutama saat kampanye. Parpol-parpol telah terjebak atau menjebakkan diri ke dalam pragmatisme yang bertumpu pada kepentingan sesaat.

Fenomena Politik Uang

Definisi politik uang, dalam pandangan parpol, yakni suatu cara yang dengan sangat pragmatis memengaruhi seseorang dengan uang, sehingga orang tersebut memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai tertentu pada pemilu. Atau, memberikan uang pada seseorang disertai janji-janji agar mendukung caleg atau parpol tertentu.
politik uang sangat rawan terjadi di kalangan pemilih dan penyelenggara pemilu. Politik uang, adalah pemberian uang kepada pemilih yang dilakukan oleh caleg atau parpol tertentu, dengan disertai janji-janji.
sejumlah potensi praktik politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dapat diidentifikasi.

Pertama, untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam UU, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.

Kedua, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan UU. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima.

Ketiga, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendakinya melalui “perantara politik” yang ditunjuknya di setiap desa.

Keempat, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui “perantara politik” di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan “rasional” bagi pasangan calon.

Fenomena Politik Dinasti

Pemilihan kepala daerah makin menarik perhatian. Bukan lantaran demokrasi lokal kian sehat dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, melainkan karena sebaliknya. Pilkada langsung yang tahun ini memasuki putaran kedua sejak dimulai pada 2005, justru makin menampilkan indikasi pencederaan demokrasi, kalau tidak boleh disebut ’’anekdot demokrasi’’. Perekrutan calon kepala daerah yang didominasi oleh politik transaksional akhirnya melabrak asas kepatutan. Seorang kepala daerah rela turun derajat asalkan tetap berkuasa.

Sumber: kutipan dari http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6597494

Filed under: Opini, Tips, , , , , , , , ,

Malaysia Minta Tanjungpinang Sediakan Nanas

Sebanyak 25 orang rombongan Petumbuhan Peladang Kawasan Baru Selatan dari Johor Baharu, Malaysia membawa angin segar bagi pertanian Tanjungpinang. Mereka menawarkan kerjasama kepada Kota Tanjungpinang untuk menyediakan buah nanas, sirsak dan jambu batu.kepulauan riau

Ketua Perkumpulan Peladang, Ibrahim Bin Atam mengaku saat ini Johor Baharu sedang membuka perusahaan pengolahan nanas, sirsak dan jambu batu. Sayangnya bahan baku buah tersebut masih didatangkan dari Thailand.

Karena itu mereka minta agar Kota Tanjungpinang isa menyediakan bahan baku tersebut. Selain tekstur tanah yang cocok, juga bisa menekan biaya produksi karena jarak antaran Tanjungpinang dan Johor Baharu yang relatif lebih dekat.

Ibrahim Bin Atam mengaku sebelumnya perkumpulan ini juga sudah bekerjasama dengan Pemda Aceh di Singkil, Aceh. Namun kerjasama tersebut di bidang pengolahan minyak sawit, di areal seluas 36 ribu hektar. Mereka hanya menempatkan seorang manager asal Malaysia, sedangkan sekitar 3 ribu pekerja berasal dari Indonesia.

Tentunya tawaran kerjasama ini disambut baik oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Edward Mushalli. Pasalnya kerjasama tersebut berpeluang mengurangi angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan di Tanjungpinang.

Sumber: batam.tribunnews.com

Filed under: Berita, , , , , , ,

Wawako Buka Seminar Peran Tri Partit

edward mushalliWakil Walikota Tanjungpinang Drs. Edward Mushalli membuka seminar Peran Tri Partit dalam upaya menciptakan suasana yang lebih kondusif menjelang may day di hotel Sampurna Jaya Rabu (25/4). Acara tersebut diikuti oleh akademisi dan LSM diawali dengan musikal puisi tentang buruh oleh 3 orang Mahasiswa UMRAH.

Menurut Edward, beberapa mahasiswa UMRAH yang tergabung dalam forum sangsaka, organisasi ekstra kampus yang tegolong eksis dan konsisten ikut serta memikirkan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Gerakan organisasi yang mandiri ini patut diberi apresiasi oleh pemerintah dan masyarakat, karena melalui kegiatan seminar yang dilakukan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mempersatukan seluruh anak bangsa.

Tiga elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kepri adalah pemerintah daerah, pengusaha dan buruh. Pemerintah daerah bekerja dalam hal regulasi lokal dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional, sementara para pengusaha menanamkan investasinya dalam jumlah besar, dan para pekerja berperan sebagai aset utama dalam pertumbuhan ekonomi tersebut.

Jika tiga elemen ini bersinergi secara maksimal, maka kestabilan pertumbuhan ekonomi akan terus tercipta. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan yang erat untuk membangun perekonomian. Kelompok pengusaha yang tergabung dalam asosiasi akan memainkan peran utama untuk terus menjaga iklim investasi dan pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar. “Pengembangan usaha ini akan berhasil bila didukung oleh buruh” , ujarnya. Sebagaimana aturan hukum di Indonesia, maka buruh pun dijamin hak berserikat dan menyuarakan pendapat, karena itu, serikat buruh pun tumbuh dan berkembang di tiap perusahaan. Serikat inilah yang menjadi perpanjangan tangan perjuangan buruh terhadap kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut dikatakannya, konflik antara buruh dengan pekerja yang semakin meluas bukan menjadi rahasia lagi. Berbagai persoalan berawal dari tuntutan para buruh jarang dapat diselesaikan secara damai, tetapi kami berkeyakinan, serikat pekerja dan pengusaha sama-sama menginginkan berbagai permasalahan yang terjadi diselesaikan secara damai. “ Insya Allah, jika pengusaha dan buruh bersinergi, semua persoalan perburuhan dapat dituntaskan dengan cara yang baik dan membuahkan hasil yang maksimal.

Seminar perburuhan menjelang hari buruh 1 Mei 2012 tersebut kata Edward sangat diperlukan untuk menyatukan persepsi atau pandangan antara pengusaha dan para pekerja. Ia berharap melalui seminar ini diperoleh kesepakatan anatar pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama menjalankan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku serta komitmen bersama. “Sinergisitas yang dibangun antara pekerja dengan pengusaha dapat meningkatkan investasi di daerah dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, “tambah Edward.***

Sumber: tanjungpinangkota.go.id

Filed under: Berita, , , , , ,

Mayday – Hari Buruh 2012

Semoga 1 Mei 2012 jadi awal yang baik untuk seluruh pekerja/buruh di seluruh belahan dunia, Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang khususnya… Lebih didengar lagi aspirasinya oleh pihak-pihak terkait. Bertambah sejahtera kehidupan keluarganya. mayday…mayday…mayday

Filed under: Berita, Opini, , , , , , ,

Supir Wawako: Saya Tidak Tabrak Dosen

TANJUNGPINANG – Pesan singkat yang beredar di sejumlah ponsel warga terkait kecelakaan terhadap dosen UMRAH, Febriyanti Lestari dan adiknya Rika Anggraeni di Senggarang, 9 Maret silam menimbulkan pertanyaan apakah benar korban ditabrak mobil Wawako Tanjungpinang, Edward Mushalli.
wawakoEko Haryanto, sopir BP 5 T, mobil dinas Wawako akhirnya angkat bicara. “Saya tidak pernah menabrak lari seperti SMS yang beredar di tengah masyarakat. Saat kejadian di dalam mobil ada Pak Wakil Wali Kota dan ajudanya,” kata Eko Haryanto kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (10/4).
Menurut Eko, kejadian terjadi pukul 10.30, mobil yang dikemudikannya melaju dari Senggarang dengan tujuan Tanjungpinang. Sedangkan sepeda motor yang ditumpangi Febriyanti Lestari dan Rika Anggraini meluncur dari Tanjungpinang ke arah Kampus UMRAH.
Di sebuah ruas jalan, sebuah mobil Toyota Kijang berwarna putih berhenti. Rika yang mengemudikan sepeda motor berniat menyalipnya. Namun ia tak mampu mengusai sepeda motornya, kebetulan hari itu sedang turun hujan. Jatuhnya ke arah jalan berlawanan. Sepeda motor korban menyentuh mobil dinas Wawako.
“Bukan BP 5 T yang menabrak, justru motor Rika yang jatuh menyentuh mobil dinas yang saya kemudikan, saat itu berlawanan arah,” tegas Eko.
Febriyanti dan Rika segera ditolong oleh Wawako dan Eko untuk mendapatkan pengobatan di Puskesmas Kampung Bugis. Kemudian Puskesmas Kampung Bugis merujuk pasien ke Rumah Sakit Angkatan Laut.
“Semua biaya yang ada di Rumah Sakit Angkatan Laut mencapai Rp6 juta ditanggung Pemko,” kata Eko.
Eko menambahkan, hingga saat ini pihak keluarga korban sama sekali tidak melapor kalau BP 5 T sudah menabrak lari. “Justru saya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk menjelaskan kronologinya,” ujarnya.
Saat diperiksa di Polsek Tanjungpinang, pada tanggal 4 April 2012 lalu, pihak keluarga Febriyanti diwakili Chandra. Dalam pemeriksaan, karena Febriyanti masih di Padang, pihak kepolisian sempat menggunakan ponsel.
“Dalam percakapan antara pihak kepolisian dengan Febriyanti, yang bersangkutan minta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ia mengatakan, siapa yang salah siapa yang benar hanya Tuhan yang tahu,” kata Eko menirukan perkataan Febriyanti. Wawako juga mempersilakan jika pihak keluarga Febriyanti melaporkannya ke polisi.
Beberapa waktu lalu, kejadian ini sempat memunculkan solidaritas di kalangan mahasiswa UMRAH. Mereka melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Wali Kota di Senggarang serta Hotel Comfort yang tengah berlangsung Musrenbang. Mereka menuntut agar Pemko bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang menimpa dosen mereka.
Febriyanti kini dirawat di rumah sakit Bersalin Tiara Anggrek, Sumatra Barat.

Sumber: Koran Tanjungpinang Pos

Filed under: Berita, , , , , , , ,

Wawako Ingin Pelantar Bersih

SENGGARANG- Kota Tanjungpinang bersih warga pun senang. Inilah yang dikatakan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli, Kamis (12/4) lalu saat memimpin rapat di Kantor Wali Kota, terkait permasalahan kebersihan di Kota Tanjungpinang yang dirasa masih kurang maksimal.
Rapat yang juga dihadiri oleh kepala dinas terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, seluruh camat dan lurah. Agenda yang dibahas yakni mengevaluasi kinerja di lapangan dalam usaha mewujudkan Kota Tanjungpinang yang bersih, indah dan tertib menuju kota Adipura.
Edward Mushalli menjelaskan, sebagai ketua tim kebersihan kota Tanjungpinang, dan beberapa hari terakhir ini memantau langsung kondisi kebersihan di lapangan.
Masih ada beberapa titik yang seharusnya menjadi fokus perhatian tim kebersihan namun belum dianggap bersih.
Misalnya, di persimpangan lampu lalu lintas, selaku pengguna jalan raya seharusnya bisa disuguhi pemandangan yang hijau karena saat lampu merah menyala dan semua pengendara kendaraan bermotor berhenti. Saat itu lah tanpa kita sadari kita mengamati keadaan di sekeliling kita.
“Saya lihat masih banyak persimpangan di lampu merah yang kebersihannya masih kurang. Banyak rumput dan tanamannya tidak terawat dengan baik”, kata Edward.
Selain itu, sambung Edward juga harus lebih fokus di lokasi-lokasi strategis, yang menjadi jalan-jalan utama, protokol, arteri hingga jalan-jalan ke pemukiman termasuk ke pelantar, jalan menuju pelabuhan, bandara, jalan pintu masuk dari Tanjunguban, Kijang, bandara dan pelabuhan harus bersih dan hijau. Pelantar memang berada di dalam, namun jika kebersihan sampai ke dalam kota akan tampak lebih indah. Apalagi pelantar memiliki kelebihan dibandingkan permukiman lain, yakni mudahnya membuang sampah di laut jika kurang kesadaran kebersihan.
Untuk bisa mewujudkan Kota Tanjungpinang yang bersih, memang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga mengharapkan kerja sama dari seluruh tim untuk bisa mengoptimalkan kinerja di lapangan.
Termasuk peran lurah dan camat, partisipasi RT dan RW juga sangat dibutuhkan selaku lini terbawah dalam mengerahkan massa untuk menggalakkan bersih-bersih di lingkungan masing-masing.
“Salah satu upaya kita menyenangkan masyarakat adalah dengan cara menciptakan kota yang bersih, indah dan tertib. Dan hal itu harus kita wujudkan bersama-sama,” tegasnya
Selain itu tambah Edward, mantan ketua KONI Tanjungpinang, menilai selama beberapa hari melakukan pemantauan di lapangan, ada beberapa wilayah yang menurutnya sudah bersih.
Walaupun demikian, bukan berarti usaha kita berhenti disitu saja.
“Beberapa hal yang merusak pandangan harus segera kita bersihkan dan kita tertibkan,” katanya lagi. Salah satu yang merusak pandangan menurut Edward adalah spanduk atau baliho yang sudah habis masa pemasangannya tapi belum diturunkan. Untuk itu, Edward juga mengharapkan dinas-dinas terkait seperti PU, Dishub, serta Satpol PP agar tetap melakukan pengawasan dan penertiban.
“Jika kebersihan dilingkungan kita terjaga dengan baik, bukan tidak mungkin Piala Adipura bisa kita raih lagi,” pungkasnya.

Sumber: Koran Tanjungpinang Pos

Filed under: Berita, Opini, , , , , ,

Solusi Macet Sudah Mendesak

Kemacetan yang kian parah di Kota Tanjungpinang menjadi perhatian serius Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Edward Mushalli. Menurutnya, saat ini jumlah kendaraan yang ada di Tanjungpinang dengan kondisi jalan, sudah tidak seimbang lagi. Hal ini seiring dengan laju perkembangan sebuah kota seperti Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang. Setiap saat, jumlah kendaraan bermotor bertambah, sementara kondisi jalan tidak mengalami perubahan. Maka, Edward khawatir bila hal ini tidak segera dicarikan solusi, maka sekitar 2 tahun lagi Tanjungpinang akan seperti Ibu Kota Jakarta, yang macet dimana-mana.kepulauan riau
“Soal kemacetan dan parkir, memang dua hal yang sangat mendesak dicarikan solusinya,” kata Edward di sela-sela upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, kemarin. Di mata Edward kemacetan yang saat ini terjadi di Tanjungpinang, khususnya di kawasan Kota Tua, merupakan persoalan serius yang harus segera dicari solusinya. Meski diakui Edward, untuk mencari solusi itu, memang tidak mudah. Hal ini mengingat luas Kota Tanjungpinang yang kecil, hanya 16 KM persegi.
‘’Sedangkan kegiatan ekonomi kita masih terfokus dan bertumpu di lokasi Kota Lama, yakni Jalan Merdeka, Jalan Pos, Jalan Pasar Baru dan sekitarnya. Nah, dengan jumlah pertambahan kendaraan bermotor yang masuk setiap tahunnya, terjadi ketidakseimbangan dengan ruas jalan yang ada,’’ jelas Edward.
Maka, salah satu solusi yang sedang dipikirkan adalah perlu dilakukan perubahan lokasi bongkar muat mobil boks dan pikap, serta melakukan pengaturan mobil truk yang masuk ke jalan tersebut.
‘’Supaya lima tahun ke depan tidak macet total seperti di Jakarta, maka kita perlu penambahan ruas jalan dan pengaturan area parkir di dalam kota. Ini juga guna menunjang sarana transportasi baik kendaraan pribadi, kendaraan angkutan barang, dan kendaraan umum lainnya,’’ timpal Edward.
Edward juga mengakui bahwa kemacetan yang terjadi saat ini juga disebabkan karena terlalu banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan. Makanya, urusan parkir ini juga jadi masalah sendiri. Saat ini Pemko bekerja sama dengan pihak swasta dan pemilik lahan, agar memberikan peluang untuk membangun area parkir yang memadai.Di jajaran Pemko sendiri, Edward meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, agar dapat meningkatkan koordinasi dan saling bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kota ini.
“Kemacetan ini, kalau tidak ditangani sekarang, bisa-bisa dua atau lima tahun ke depan, kalau kita susun mobil-mobil yang ada di Pinang, mungkin bisa lebih panjang dari pada ruas jalan yang ada,’’ jelas Edward lagi.
Maka, lanjutnya, pemerintah juga akan terus mengkaji, bakal adanya kebijakan membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke Tanjungpinang. Seperti, memberlakukan aturan brand new atau ada solusi lain. ‘’Kita masih menunggu rapat dengan forum pimpinan daerah,’’ pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, mengakui satu-satunya jalan untuk mengatasi kemacetan di daerah pusat ekonomi seperti Jalan Pos, Jalan Merdeka, Jalan Pasar Baru dan sekitarnya, dibutuhkan area parkir yang luas. Saat ini, kata Suryatati, memang sudah ada pihak swasta yang sedang membangun area parkir. “Swasta telah membangun area parkir di samping Bank Mandiri. Kita harapkan area parkir yang dikelola swasta ini, bisa mengurangi kemacetan. Soalnya, solusi lainnya seperti penataan kota tua, memang belum ada rencana,” paparnya.
Secara terpisah, pengusaha Tanjungpinang, Hengky Suryawan, mengusulkan Kota Lama Tanjungpinang dijadikan objek wisata saja. Untuk menata agar tidak kemacetan, Hengky mengusulkan agar membatasi kendaraan yang masuk ke area yang sudah padat. ‘’Jadi jangan dibongkar, aktivitasnya saja yang dibenahi,’’ usul Hengky.
Hengky yang setiap bulannya mengaku membayar pajak senilai Rp2 miliar ini, juga meminta agar pemerintah memperbaiki jalan-jalan trotoar yang ada supaya penjalan kaki juga merasa aman. Pemerintah juga harus membenahi seluruh ruas-ruas jalan yang difungsikan sebagai tempat jalan kaki.

Sumber: tanjungpinangpos.co.id

Filed under: Berita, Opini, tanjungpinang, , , , , , ,