Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Bawasko Tanjungpinang Periksa 92 Paket Proyek

 

Sebanyak 92 paket proyek telah diperiksa Keabsahan Fisik dan Kelengkapan Dokumen Kegiatan 2007, oleh tim pemeriksa. Namun belum satu pun dokumen yang lengkap untuk persyaratan pembayaran, sehingga pembayaran belum dapat terlaksana.

Edward Mushalli

Edward Mushalli

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Drs Edward Mushalli melalui press release kepada Tribun, Minggu (18/5). Menurut Edward, jumlah dana Dana Proyek Alokasi Lanjutan (DPAL) pada APBD 2008, sudah dianggarkan Rp 38,8 Miliar untuk pembayaran 210 paket pekerjaan yang dilakukan 210 kontraktor.

 

Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Bawasko yang ditunjuk oleh Walikota, belum satu pun proyek yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran. “Kita sangat menyayangkan laporan Forum Penyedia Barang dan Jasa (FPBJ), ke Kejari Tanjungpinang tentang dugaan korupsi tersebut,” ujarnya.

Edward mengatakan untuk pencairan dana tersebut Walikota telah menerbitkan SK nomor 143/2008, pada 27 Maret 2008, perihal penunjukan tim pemeriksa keabsahan dan kelengkapan proyek. Dia mengatakan bawasko telah melakukan konsultasi dengan Itwilprov Kepri, dan hasil Itwilprov mengatakan pencairan DPAL 2006/2007 harus dengan kelengkapan adminitrasi. 

“Kita bukan tidak mempunyai iktikat baik, namun kita tidak mau munculnya kasus hukum baru, karena itu kita menganjurkan adanya putusan pengadilan,” ungkap Edward.

Edward menuturkan Pemko telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, baik secara musyawarah dengan para kontraktor. Namun kontraktor meminta pembayaran dengan mengabaikan persyaratan administrasi, dan hanya berpegang pada pemeriksaan lapangan/fisik oleh Bawasko.

Kemudian para kontraktor meminta pembayaran denda oleh pemko Tanjungpinang. “Atas tuntutan tersebut kita meminta waktu untuk berkonsultasi, dengan pihak yang berkepentingan,” ujar Wakil Wali Kota ini.

Pemko Tanjungpinang telah melakukan konsultasi persoalan tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK juga menyarankan untuk pencairan tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi. 

“Kita juga melakukan konsultasi ke BAKD, namun belum dapat jawaban,” ucap Edward. Dia mengatakan auditor BPK Batam, dengan tegas menyatakan persyaratan administrasi mutlak untuk dipenuhi.

Selain itu Pemko Tanjungpinang, dan FPBJ juga melakukan konsultasi ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kepri, namun penyelesaian melalui BANI batal karena terkendala dana. Penyelesaian melalui BANI akan memakan dana sekitar 10 persen dari nilai sengketa. 

“Dari beberapa upaya yang kita lakukan, Pemko mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Namun sejauh ini belum memperoleh prosedur yang tepat agar semua pihak tidak mendapatkan masalah di kemudian hari,” tuturnya. 

Edward menambahkan tidak ada niat dari Pemko Tanjungpinang untuk mematikan usaha para kontraktor, apalagi menipu para kontraktor tersebut. Namun perlunya kelengkapan administrasi, untuk menggunakan keuangan negara tersebut

 |Tribun Batam, 19 Mei 2008

Filed under: Berita, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: