Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Bupati Natuna Diperiksa KPK

Meskipun Bupati Natuna Daeng Rusnadi terlihat lelah, namun senyumnya masih mengembang dan bercanda dengan wartawan dan polisi yang menunggunya di lobi Mapolres Natuna, Sabtu (14/3), di sela-sela pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Daeng diperiksa penyidik KPK selama tujuh jam di ruang unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Natuna. Sedangkan Sekda Ilyas Sabli, Wakil Ketua DPRD Natuna M Djamil (Fraksi PAN) dan Wahyudi (Fraksi Golkar) serta empat pejabat Natuna lainnya diperiksa di ruang data Polresta.

Dua hari terakhir ini Daeng terlihat lain dari hari biasanya. Meski sehari-hari saat berdinas ia tidak pernah menggunakan tongkat, tapi pada Jumat dan Sabtu kemarin, saat datang ke Mapolres Natuna, ia memakai sebuah tongkat berwarna merah untuk membantu berjalan. 

Usai diperiksa selama 7 jam, Daeng yang mengenakan baju adat Melayu warna kuning, diiringi oleh seorang ajudannya menuju kendaraan dinasnya BP 1 N  yang sudah menunggu di depan Mapolres, sekitar pukul 17.50 WIB. 

“Saya bukan dukun, tongkat ini untuk berjaga-jaga saya. Kan tidak dikawal ajudan takut terjadi apa-apa, hingga saya membawa tongkat,” ungkap mantan Ketua DPRD Natuna 2000-2006 itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai tongkat yang ia bawa. Dia menambahkan setiap acara dimana dirinya jauh dari ajudan, Daeng selalu memakai tongkat.

Daeng mengatakan, saat diperiksa oleh penyidik KPK ia dicecar 17 pertanyaan seputar penggunaan APBD Natuna 2004 oleh Pemkab Natuna. “DBH Migas itu salah satu dari APBD 2004, masih ada yang lain. Detailnya silakan tanya penyidik KPK,” ungkap Daeng sambil berlalu dari kerumunan wartawan, menuju mobil dinasnya.

Meski tampak kelelahan setelah diperiksa sampai tujuh jam lamanya, Daeng mengaku senang diperiksa oleh delapan penyidik KPK yang dipimpin Deputi Penindakan dan pemeriksaan Alexander Rubi itu. Pasalnya dengan pemeriksaan tersebut aliran dana itu menjadi jelas. “Dengan pemeriksaan ini lebih bagus, sehingga ada kejelasannya,” ungkap Daeng. 

Negara rugi Rp 60 miliar
Dugaan korupsi yang saat ini diselidiki oleh KPK, merupakan penyalahgunaan dana APBD 2004 dari pos fee Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp 46 miliar dan dana rutin, yang diambil langsung oleh Ketua DPRD Natuna kepada bagian keuangan saat itu, Kabag Keuangan Hardiansyah dan bendaharawan Subandi. 

Menurut sumber KPK, jumlah kerugian negara sekitar Rp 60 miliar dari kasus dugaan korupsi dana APBD Natuna 2004 tersebut. Namun sumber itu tidak mau menyebutkan pos mana saja yang sedang diselidiki.

“Pemeriksaan Daeng bukan sebagai bupati, namun sebagai Ketua DPRD pada 2004,” ungkap sumber itu.
Daeng datang ke Mapolres sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan mobil Toyota New Terado BP 1 N, dia langsung menuju ruang Kabag Operasi Kompol Budhi Rayadi. Kemudian diantar langsung menuju ruang pemeriksaan di Unit Narkoba. Pemeriksaan sempat terhenti untuk istirahat selama 1,5 jam. 

Setelah itu mantan Ketua DPRD Natuna itu kembali diperiksa sekitar pukul 14.00 WIB di ruang yang sama oleh dua penyidik KPK. Saat pemeriksaan siang itu Daeng didampingi oleh Hardiansyah, namun 30 menit kemudian Hardiansyah yang kini Kepala Bappeda Natuna itu meninggalkan Mapolres. Sebelumnya Hardiansyah diperiksa di ruang data, untuk pemeriksaan lanjutan sehari sebelumnya.

Saat pertengahan pemeriksaan lanjutan Sabtu siang (15/3), Bupati Daeng meminta izin kepada penyidik untuk ke kamar kecil, sekitar pukul 16.35 WIB. Dengan senyum mengembang dan bercanda kepada wartawan yang menunggunya, Daeng berusaha memperlihatkan wajah gembira walau terlihat letih. “Wawancaranya nanti aja, masih panjang pemeriksaannya,” canda Daeng berlalu dengan tongkat di tangan kanan. 

Setelah dua hari melakukan penyidikan, Minggu (15/3) KPK beristirahat. Menurut seorang penyidik KPK, penyidikan akan dilanjutkan Senin (16/3) untuk memeriksa saksi lainnya. “Pemeriksaan diagendakan hingga Kamis (19/3), namun saksi lainnya, bukan yang sudah diperiksa ini,” ungkap penyidik itu.

Menyinggung apakah 12 anggota DPRD Natuna periode lalu yang menerima aliran dana tersebut yang akan diperiksa, penyidik tersebut tidak menjawab dengan tegas. Namun dia mengatakan kemungkinan iya, yang jelas bukan yang sudah diperiksa.

Dua wakil ketua dewan saat Daeng menjabat Ketua DPRD 2004, M Djamil dan Wahyudi yang diperiksa bersama Sekda Ilyas Sabli, langsung bergegas ke mobilnya saat keluar dari urang penyidikan. M Djamil yang diperiksa mulai pukul 09.00 WIB, keluar ruangan sekitar pukul 16.01 WIB. 

Jamil langsung menuju mobil dinasnya, dan mengaku dicecar 7 pertanyaan seputar APBD 2004 pada pos pembagian fee DBH Migas. “Berapa besar DBH itu saya tidak ingat,” ungkap Wakil Ketua DPRD M Djamil seraya beranjak meninggalkan Mapolres.

Sedangkan Wahyudi yang saat ini hanya sebagai anggota di DPRD Natuna mengaku dicecar sepuluh pertanyaan seputar APBD tersebut. Dia mengaku ditanya tentang aliran dana APBD 2004 tersebut, namun Wahyudi mengaku tidak mengetahuinya. “Tentang aliran dana itu yang lebih mengetahui eksekutif,” ungkapnya.(gas) 

|Tribun Batam, 15 Maret 2009

Filed under: Berita, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: