Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Pusat Tegur KPU Kepri

Dinilai Tidak Taati 12 Azaz Pelaksanaan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memberi teguran keras kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau terkait rencana KPU Kepri membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa sejumlah anggota KPU Batam yang menurut KPU Kepri, diduga melakukan pelanggaran ketentuan pada pemilu legislatif dan pilpres 2009. Pusat menilai KPU Kepri tidak mentaati 12 azas pelaksanaan pemilu.

Teguran itu disampaikan KPU Pusat melalui surat nomor 23/KPU/1/2010 tanggal 22 Januari yang ditandatangani Ketua KPU Hafiz Anshary. Dalam surat berklasifikasi penting dan segera itu, Hafiz Anshary mengatakan, keputusan diambil berdasarkan rapat pleno KPU tanggal 13 Januari 2010.

”Tidak cukup kuat alasan pembentukan Dewan Kehormatan untuk KPU Kota Batam, mengingat tidak memenuhi ketentuan pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008,” kata Hafiz dalam surat tersebut.

Selain itu, dalam keputusannya, Hafiz menyatakan, memberikan peringatan hukum Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk wajib melaksanakan 12 azaz pelaksanaan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib pelaksanaan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.

KPU Pusat juga memberi peringatan hukum kepada para anggota KPU Provinsi Kepri untuk menghormati pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur soal penyelenggaraan rapat pleno di KPU Provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua KPU Kota Batam Hendriyanto mengatakan, rencana pembentukan Dewan Kehormatan di KPU Batam itu sudah diusulkan oleh KPU Provinsi Kepri sejak usai pilpres 2009. ”Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan pembentukan Dewan Kehormatan tersebut. Itu wewenang KPU Provinsi. Yang penting bagi KPU Batam adalah bekerja sebaik-baiknya dan terhindar dari pelanggaran aturan hukum,” ujarnya.

Tidak Ada Dasar Pembentukan Dewan Kehormatan

Ketua KPUD Kepri, Den Yealta saat dihubungi Batam Pos mengatakan, KPU pusat tidak memberikan teguran kepada KPUD Propinsi Kepri. KPU pusat hanya menyampaikan surat rekomendasi tentang wacana pembentukan Dewan Kehormatan (DK) KPU Batam tidak cukup alasan.

”KPU dan Biro Hukum yang ditunjuk tidak menemukan alasan yang cukup kuat dan mendasar untuk pembentukan DK untuk KPU Batam,” ungkapnya.

Selain itu, dalam surat yang diterbitkan KPU pusat tersebut juga berisi keputusan yang menyangkut permasalahan pemilu yang ada di Kabupaten Karimun dan Natuna.

Dalam kasus DPC PNI Marhainisme Karimun, KPU pusat memutuskan bahwa terhadap calon DPRD Karimun terpilih dari PNI Marhainisme harus dibatalkan karena menyalai ketentuan pasal 138 ayat 3 UU pemilu No.10 tahun 2008.

Sedangkan poin ketiga dari keputusa KPU pusat menyatakan bahwa kedudukan KPU Natuna tetap sah dan berlaku sepanjang memenuhi ketentuan pasal 7 dan 11 UU No.22 tahun 2007 tentang pemilu. ”Jadi tidak ada teguran kepada KPUD Provinsi Kepulauan Riau,” tegas Yealta. ***

Written by M Iqbal – Larno
http://cetak.batampos.co.id/pro-kepri/tanjungpinang/390-pusat-tegur-kpu-kepri.html

Filed under: Berita, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: