Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Mundurnya Menlu Jepang Bukti Sikap Ksatria Bangsa

Hari Minggu petang yang lalu, tepatnya tanggal 6 Maret 2011, Menteri Luar Negeri Jepang (Gaimu Daijin) Maehara Seiji mengumukan pernyatannya untuk mengundurkan diri terkait dengan sumbangan tidak sah yang telah diterimanya.

Maehara Seiji, 48 tahun, menjadi menteri pertama dalam kabinet PM Kan yang mengundurkan diri sejak dilakukan reshuffle kabinet pada bulan Januari yang lalu. Selain itu, beliau juga pernah dianggap sebagai calon penerus Perdana Menteri Naoto Kan yang sekarang masih berkuasa, yang tengah berjuang menghadapi kemerosotan dukungan di bawah 20 persen dan perpecahan parlemen yang telah mengancam memurukkan agenda reformasinya.

Sikap yang telah diambil oleh Maehara tersebut, yaitu berani mengakui kesalahan dan mengundurkan diri dari jabatan seorang menteri perlu diacungi jempol karena menampakan sikap berani dan tegas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri demi kewibawaan suatu pemerintahan Jepang.

Sikap mundurnya Maehara tersebut sebenarnya bukan suatu peristiwa satu-satunya pejabat negara di Jepang, tetapi sudah menjadi budaya sikap mengakui kesalahan dan berani mengundurkan diri untuk digantikan orang lain jabatannya sekecil apapun kesalahan yang telah diperbuatnya.

Penulis waktu menyaksikan televisi yang menyiarkan pernyataan mundur yang dibarengi dengan permintaan maaf dari Maehara tesebut beberapa hari yang lalu, teringat akan seorang ibu muda yang memaksa anak kecilnya laki-laki meminta maaf kepada penuliis karena telah melakukan kesalahan kecil di taman. Rupanya mengungkapkan rasa bersalah dan meminta maaf sudah ditanamkan sejak kecil dengan tegasnya.

Jika melihat kesalahan yang telah dilakukan Maehara kenapa sampai memutuskan mengundurkan diri, mungkin kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah sering mendengar tingkat kesalahan pemimpin Indonesia akan sedikit geleng-geleng kepala karena sesuai penjelasan Maehara sendiri beliau hanya menerima uang sumbangan sebesar 50.000 Yen (sekitar Rp. 5 Juta) saja.

Perlu pembaca tahu bahwa uang sebesar itu di Jepang bisa dikatakan bukan apa-apa, maksudnya bernilai sangat kecil apalagi untuk golongan menteri di Jepang. Sebagai gambaran, uang sebesar 50 Ribu yen itu belum bisa untuk membeli tiket pesawat PP dari Tokyo menuju Jakarta saat ini , tidak cukup untuk biaya sewa apartemen keluarga sebulan.

Dana sekecil itu dikabarkan diterima Maehara dari seorang wanita kelahiran Jepang dari etnis Korea yang menetap di Kyoto, kota dimana penulis berdomisili sebagai sumbangan kampanye tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dipermasalahkan karena demi sikap tegas menegakkan undang-undang yang melarang politisi menerima sumbangan dari warga atau kelompok asing, dalam mencegah pengaruh asing dalam politik Jepang.

Jika kita melihat dan mengamati sikap para pemimpin Jepang akan terlihat ketegasannya untuk memutuskan sesuatunya, baik itu tegas dalam hal menuntut kesalahan pejabat lain maupun tegas menyatakan dirinya bersalah dan selanjutnya mengambil sikap mengundurkan diri dari jabatan. Budaya malu sangat tinggi dan ada pada setiap pemimpin di Jepang yang juga berlaku juga dalam sistem kemasyarakatan di Jepang. Maehara sebagai menteri luar negeri telah mengambil sikap keras dan sangat patriotis.

Membicarakan budaya malu yang berlaku di Jepang, penulis teringat akan sikap yang mendasari kenapa orang jepang sangat menaruh pengharhaan tinggi terhadap sikap ini. Di Jepang, yang sebagian besar masyarakatnya tidak mau tahu menahu dengan urusan politik, maksudnya tidak mencampuri dan memasukkan masalah poitik yang terjadi di negaranya dalam kehidupan sehari-harinya, memberlakukan budaya bertingkah laku yang mana jangan sampai membuat orang lain “tertawa”.

Maksud kata “tertawa” di sini bukannya mengeluarkan suara karena melihat atau mendengar hal yang lucu, tetapi membiarkan atau mengucilkan serta memikirkan suatu perbuatan atau seseorang itu aneh adanya dan perlu dihindari supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau semakin memperburuk suasana.

Dalam kasus mundurnya Maehara, penulis percaya karena dalam diri Maehara yang notabene orang Jepang sikapnya sangat terbentuk oleh budaya seperti itu, sehingga dengan percaya dirinya menyatakan dirinya mundur demi suasana menciptakan suatu keadaan masyarakat yang tenang supaya tetap dan semakin mempercai pemerintahan tanpa menghilangkan rasa hormat kepada Maehara sebagai orang yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh Negara Jepang dalam pemerintahan saat ini.

Jelasnya, masyarakat Jepang akan tetap menghargai seseorang bila seseorang tersebut mau mengakui dirinya salah dan setelah itu mau membantu membuat kemajuan dalam suatu kelompok.

Dengan sikap seperti itu maka di Jepang saat ini tidak tampak adanya kegiatan demonstrasi, kesibukan para petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan dan kelompok-kelompok yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang ada di Indonesia, yang mana kegiatan seperti itu akan semakin merugikan negara baik dari segi dana, waktu, kinerja dan rusaknya fasilitas jika ada pihak-pihak tidak puas melakukan pengrusakan.

Penulis sempat berpikir jika mendengar ada pejabat Jepang menyatakan mundur dari jabatannya seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Perdana Menteri Hatoyama, yang mundur dengan alasan karena tidak bisa memenuhi janjinya saat kampanye, akan sangat bisa mempercepat tercapainya tujuan suatu negara.

Budaya mundur di Jepang merupakan transformasi dari sikap dan budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat Jepang, yakni kata “seppuku” atau “hara-kiri”. Dalam masyarakat tradisional hingga akhir perang dunia kedua, mereka yang merasa bersalah akan melakukan “self punishment” dalam bentuk harakiri sebagai penebusan dosa. Budaya harakiri telah berdiaspora antara lain dalam bentuk budaya mengundurkan diri dari suatu jabatan jika gagal atau ingkar janji.

Jepang memang negara yang menganggap aksi mundur dari suatu jabatan sebagai bentuk per­­tanggungjawaban. Dalam politik Je­pang, mundur dari ja­batan ada­lah salah satu bentuk si­kap ksatria.

Kembali kepada masalah mundurnya Menteri Luar Negeri Jepang, Maehara Seiji yang dalam penyataan pengunduran dirinya mengatakan, “Saya minta maaf kepada rakyat Jepang karena mengundurkan diri setelah hanya enam bulan dan memprovokasi ketidakpercayaan menyangkut masalah pendanaan politis saya, meskipun saya telah berusaha mengejar gaya politik bersih,” ada­lah salah satu bentuk si­kap ksatria.

Sikap kstaria beliau yang tidak terbersit dalam pikirannya untuk berdalih dan mencari pengacara hebat untuk membela perbuatan dan mempertahankan kekuasan.

Apakah budaya mundur yang usianya sudah sangat tua di Jepang bisa dimasukkan dalam budaya baru Indonesia? Atau tetap mempertahankan paham budaya maju tak gentar membela yang dianggap benar?

Salam dari Jepang

Sumber: Tori Minamiyama // politik.kompasiana.com

Filed under: Berita, , , , , , , , ,

One Response

  1. sunevening says:

    sepertinya ini semua adalah karena pendidikan budaya dari masing2 bangsa, contoh saja Indonesia. Jika orang melakukan kesalahan besar, ia tidak mau begitu saja mundur dari jabatan malah menutup2 i. Kita lihat lagi di Arab, betapa banyak pemimpin bangsanya yang ogah-ogahan turun dari jabatan meski sudah puluhan tahun berkuasa. Menurut saya ini telah dibentuk oleh kultur bangsanya🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: