Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Dinamika Politik Pilkada

Melalui pemilihan secara langsung atas presiden dan wakil presiden serta kepala-kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah maka kini sekurang-kurangnya secara prosedural, kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD.tanjungpinang

Namun sejauh mana kepala-kepala daerah hasil pilkada sungguh-sungguh bertanggung jawab dan berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat, barangkali masih merupakan pertanyaan besar. Begitu pula, kualitas demokrasi dan tata-pemerintahan daerah hasil pilkada, mungkin masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi dan menilainya.

Kendati demikian, berbagai kecenderungan proses dan hasil pilkada, tetap merupakan bahan kajian yang menarik. Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antarpartai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena paling menarik di balik penyelenggaraan pilkada di lebih dari 200 daerah di Indonesia.

Daya tarik itu tidak hanya terletak pada kecenderungan yang berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional, melainkan juga pada “pola” koalisi antar partai yang cenderung berbeda dengan hasil pemilu legislatif.

Partai-partai yang secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain bahkan bisa saling berkoalisi dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pilkada.

Kecenderungan Pencalonan

Pencalonan adalah salah satu tahap paling penting dalam penyelenggaraan pilkada selain tahap pendaftaran pemilih, kampanye pasangan calon, pemberian suara dan penghitungan suara serta pengumuman hasil pilkada. Melalui tahap pencalonan, tidak hanya terjadi interaksi antara partai-partai dan para kandidat yang berminat menjadi kepala dan wakil kepala daerah, melainkan juga tarik-menarik dan tawar-tawar di antara partai-partai.

Dinamika politik pilkada terutama tampak pada tahap pencalonan karena terjadi kerjasama, kesepakatan dan akhirnya koalisi antar partai tentang pasangan kandidat yang diusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Tidak jarang terjadi konflik internal di dalam satu partai apabila tidak ada kesepakatan antara pimpinan partai di tingkat pusat dan propinsi, antara pengurus tingkat propinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota, ataupun di antara sesama pengurus tingkat propinsi, kabupaten, dan kota. Seperti dikemukakan sebelumnya, mekanisme pencalonan pilkada yang diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 6 dan No. 17 tahun 2005, hanya mengenal satu jalur, yakni pencalonan melalui atau oleh partai politik dan atau gabungan partai politik.

Meskipun demikian, pilkada secara langsung ternyata telah membuka peluang berbagai elemen masyarakat untuk menjadi kandidat di luar para politisi yang berasal dari partai-partai politik.
Selain politisi partai, kepala daerah yang sedang menjabat (incumbent) dan birokrat, pertarungan dalam pilkada juga diminati oleh para pengusaha, purnawirawan TNI/Polri, dan kalangan profesional lain serta aktivis LSM.

Berbagai kalangan yang merasa memiliki kompetensi untuk menjadi kepala ataupun wakil kepala daerah mencoba mendaftarkan diri melalui partai politik ataupun datang langsung ke KPUD untuk menjadi calon, meskipun upaya yang disebut terakhir ini ditolak oleh komisi pemilihan karena sesuai aturan-perundangan pengajuan calon harus dilakukan oleh partai atau gabungan partai politik

.
Seperti dikemukakan sebelumnya, regulasi pilkada mengatur bahwa proses penyaringan bakal calon oleh partai atau gabungan partai politik dilakukan secara “demokratis dan transparan”. Dalam penjelasan aturan tersebut ditegaskan bahwa selain sesuai dengan mekanisme internal partai atau gabungan partai, yang dimaksud dengan proses pencalonan yang “demokratis dan transparan” adalah terbukanya proses tersebut dari “akses publik”.

Namun demikian dalam realitasnya, hampir semua proses pencalonan pilkada yang telah berlangsung selama ini mengabaikan urgensi akses publik. Pada umumnya masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai atau gabungan partai politik. Sejumlah tokoh masyarakat di daerah penelitian bahkan sama sekali tidak tahu, mengapa suatu partai tertentu memilih untuk mencalonkan tokoh tertentu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sebagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pemilu legislative yang terdahulu, masyarakat pada umumnya merasa di fait acompli oleh partai atau gabungan partai dalam proses pencalonan pasangan kandidat dalam pilkada.

Dampak lebih jauh dari kecenderungan pencalonan seperti ini adalah berlangsungnya proses seleksi calon yang elitis. Hak politik masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pencalonan diabaikan karena segenap prosesnya cenderung berlangsung tertutup dan elitis. Hampir tidak ada akses bagi masyarakat untuk sekadar mengetahui, mengapa partai atau gabungan partai tertentu cenderung mencalonkan tokoh tertentu ketimbang yang lain.pilkada tanjungpinang

Meningkatnya kecenderungan Golput dalam pilkada – dibandingkan pemilu legislatif dan pilres bisa jadi juga berhubungan dengan kecenderungan ini.

Seperti dianalisis oleh Lingkaran Survei Indonesia, dari 172 pilkada yang diselenggarakan di kabupaten, kota, dan propinsi, tingkat partisipasi di bawah 70 persen ditemukan di 37,7 persen daerah pemilihan. Selain itu, realitas di atas tampaknya berhubungan dengan semua persyaratan yang bersifat formal seperti diatur dalam UU dan PP, faktor terpenting bagi partai-partai dan gabungan partai dalam menentukan pasangan kandidat yang diusung dalam pilkada adalah kemampuan finansial para kandidat.

Meskipun tidak ada aturan tertulis tentang hal ini, namun pengakuan sebagian kandidat dalam pertarungan pilkada mengindikasikan kebenaran sinyalemen tersebut. Sudah pula menjadi rahasia umum bahwa para kandidat harus menyetor sejumlah uang ke partai atau gabungan partai yang bersedia menjadi “perahu” dalam pencalonan pilkada.

Nilai uang diperkirakan ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung hasil negosiasi dan kesepakatan antara para kandidat dan partai atau gabungan partai, serta juga wilayah pilkada, apakah merupakan daerah potensial secara ekonomi atau daerah minus. Di sejumlah daerah seperti Kalimantan Selatan, Jambi, dan khususnya Propinsi Bengkulu misalnya, proses pilkada cenderung diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis di antara para elite partai dan birokrasi di satu pihak dan elite pengusaha atau bisnis di pihak lain.

Dalam kaitan ini seorang kandidat yang gagal dalam pilkada di daerah yang relatif minus secara ekonomi misalnya, mengaku mengeluarkan biaya sekitar Rp 4 miliar untuk berbagai jenis pengeluaran, mulai dari “setoran” ke gabungan partai pengusung, biaya kampanye, dan biaya operasional lainnya.

Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa inisiatif pencalonan tampaknya sebagian besar datang dari para kandidat yang berminat, merasa mempunyai kapabilitas, dan juga memiliki dana ataupun dukungan finansial yang cukup ketimbang sebagai suatu inisiatif partai.

Meskipun belum ada data yang akurat berkaitan dengan kecenderungan tersebut, namun gejala bahwa partai atau gabungan partai lebih memposisikan diri sebagai “perahu” bagi para kandidat daripada pengambil inisiatif, tampak dalam berbagai kasus pilkada di sebagian besar daerah. Kekecualian hanya berlaku bagi partai yang benar-benar memiliki kader yang telah “siap” bertarung. Kecenderungan yang disebut terakhir pada umumnya terjadi pada partai-partai yang kadernya sedang memegang pemerintahan di daerah, entah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, atau kader partai di tingkat pusat yang hendak menjadi kepala daerah.

Pengecualian yang disebut pertama dapat disaksikan pada para incumbent yang dicalonkan kembali oleh partainya, dan yang kedua bisa dilihat pada pengurus pimpinan pusat dan/atau anggota DPR yang hendak menjadi gubernur, ataupun pengurus partai tingkat propinsi dan/atau anggota DPRD propinsi yang hendak menjadi bupati/walikota/gubernur.

Untuk contoh kasus yang pertama tampak pada Pilkada di Propinsi Bengkulu ketika Demokrat mencalonkan kembali Gubernur Agusrin Najamudin sebagai calon gubernur propinsi bengkulu. Proses pencalonan lazimnya dimulai dari lobi-lobi antara para kandidat yang berminat menjadi kepala daerah dengan partai yang dianggap potensial sebagai “perahu”, baik karena perolehan suaranya dalam pemilu legislatif cukup signifikan, maupun karena kandidat tersebut hanya mengenal dan memiliki hubungan dekat dengan partai tertentu saja. Ditinjau dari sisi kandidat, ada beberapa kecenderungan proses pencalonan dalam pilkada setelah tahap lobi berlangsung.

Pertama, kandidat memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup namun belum cukup populer secara publik. Sang kandidat berusaha dicalonkan oleh partai besar di daerah atau gabungan partai yang memperoleh minimal 15 persen suara/kursi. Partai besar di daerah atau gabungan partai akan memilihnya menjadi calon jika tidak memiliki kader yang siap bertarung termasuk siap dari aspek pendanaan namun demikian sang kandidat jenis ini belum tentu bisa memenangkan pertarungan pilkada

Kedua, kandidat tidak memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup, tetapi memiliki kemampuan dan cukup populer secara publik. Kandidat jenis ini tentu berusaha diusung juga oleh partai besar di daerah, namun cenderung ditolak oleh partai-partai besar jika ada kandidat lain, meskipun belum populer, namun memiliki dana dan dukungan finansial yang lebih besar. Sang kandidat memiliki peluang jika dapat memilih pasangan wakil kepala daerah yang relatif tidak bermasalah kendati tidak memiliki basis politik.

Ketiga, kandidat memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup besar, belum populer, namun secara pribadi sang kandidat “merasa” telah populer secara publik. Kandidat jenis ini juga cenderung ditunggu oleh partai-partai untuk diusung sebagai calon dalam pilkada, kendati gabungan partai meragukan keberhasilannya. Kandidat jenis ini cenderung diusung oleh gabungan partai kecil di daerah.

Keempat, kandidat tidak memiliki dana dan dukungan finansial yang memadai, tetapi memiliki kharisma sebagai keturunan tokoh berpengaruh di daerah (raja, sultan, ulama terkemuka, pahlawan daerah, dsbnya). Partai atau gabungan partai akan memilihnya untuk diusulkan sebagai calon jika sang kandidat sekaligus merupakan pimpinan atau pengurus teras partai di daerah.

Kelima, kandidat adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hendak menjabat kembali sebagai kepala atau wakil kepala daerah untuk masa jabatan kedua. Jika sang kandidat sekaligus adalah pengurus atau pimpinan partai, maka dia cenderung akan dicalonkan oleh partainya karena telah memiliki dana “tabungan” sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Apabila kinerja sebelumnya dianggap baik, maka kandidat jenis ini berpeluang didukung pula oleh partai-partai lain, namun jika kinerja dan popularitasnya dinilai buruk secara publik, kemungkinan hanya partai sendiri yang mau mengusungnya.
Kecenderungan Koalisi Partai

Sebagian besar partai-partai yang memenangkan pertarungan dalam Pilkada selama setahun terakhir adalah partai-partai yang saling berkoalisi dalam mengusung para kandidat. Namun demikian, hampir tidak ada pola koalisi dan kerjasama yang permanen di antara partai-partai yang mengajukan pasangan calon dalam pilkada.

tanjung pinangDi satu pihak hal ini tampak positif karena kerjasama tersebut seolah-olah didasarkan pada kesamaan isu lokal yang hendak diusung, tetapi di sisi lain memperlihatkan bahwa partai-partai sesungguhnya tidak memiliki ideologi dan platform politik yang jelas. Selain itu, pola dan kerjasama antarpartai di tingkat nasional tidak sepenuhnya terjadi di tingkat lokal. Partai-partai besar bisa saling berkoalisi dengan partai besar, partai sedang, ataupun partai kecil.

Begitu pula sebaliknya, partai kecil berkoalisi dengan sesama partai kecil ataupun dengan partai besar dan partai sedang. Hampir tidak ada suatu pola yang bersifat menetap antara daerah yang satu dengan lainnya, termasuk di antara suatu partai yang sama di kabupaten/kota yang berbeda tetapi di dalam propinsi yang sama. Dari Pilkada sebelumnya yang dianalisis, diperkirakan hanya 83 pilkada (38 persen) yang dimenangkan oleh pasangan kandidat yang diusung oleh satu partai secara sendiri.

Koalisi Nasionalis-Islam

Fenomena lain yang menarik di balik koalisi partai dalam pilkada adalah menguatnya kecenderungan untuk bekerjasama atau berkoalisi secara inklusif dan lintas-ideologis. Kecenderungan ini hampir sama dengan fenomena pemilu presiden 2004 di mana tidak satu pun pasangan kandidat yang dinominasikan secara ekslusif oleh koalisi partai-partai nasionalis saja atau koalisi partai-partai Islam saja.

Kandidat dari partai-partai nasional seperti Megawati (PDI-P), Wiranto (militer/Golkar), dan Yudhoyono (militer/PD) justru mencari pasangan calon wapres dari tokoh berbasis Islam, yakni masing-masing Hasyim Muzadi (NU), Solahuddin Wahid (PKB), dan Jusuf Kalla mengklaim dirinya sebagai penganut NU. Sebaliknya kandidat yang berasal dari partai Islam atau partai berbasis Islam seperti Hamzah Haz (PPP) dan Amien Rais (PAN) juga memilih calon wapres dari figur berbasis nasionalis, yakni Agum Gumilar (militer) dan Siswono Yudohusodo (mantan Ketua Umum GMNI).

Partai-partai dan para kandidat presiden tampaknya menyadari bahwa kerjasama antara golongan nasionalis dan golongan Islam merupakan salah satu solusi penting bagi integrasi dan perkembangan demokrasi Indonesia. Sangat menarik bahwa fenomena serupa yakni munculnya kesadaran akan kerjasama nasionalis-Islam tampak dari hasil pilkada yang telah diselenggarakan di lebih dari 200 daerah di Indonesia sejak Juni 2005.

Problematik Pencalonan dan Koalisi
Ditinjau dari aspek pencalonan dan koalisi partai, ada sejumlah problematik di balik regulasi pilkada dewasa ini. Pertama, terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan, sehingga para kandidat cenderung di fait-accompli oleh partaipartai dan koalisi partai.

Hak konstituen untuk turut mengajukan calon yang dianggap layak oleh masyarakat tertutup sama sekali, padahal kompetisi pilkada bukan kompetisi partai-partai seperti pemilu legislatif, melainkan kompetisi para kandidat secara perseorangan. Partai atau koalisi partai semestinya hanyalah salah satu wadah bagi para kandidat untuk turut bersaing dalam pilkada.

Kedua, kemampuan kandidat dalam menyiapkan dana yang cukup besar menjadi faktor penting di balik pencalonan yang dilakukan oleh partai atau gabungan partai. Akibatnya, partai-partai cenderung mengabaikan kapabilitas dan kualitas pasangan calon yang diusung dalam kompetisi pilkada.
Dampak lebih jauh dari kecenderungan ini adalah bahwa format pilkada yang telah berlangsung setahun terakhir cenderung menjadikan partai-partai sebagai “makelar” atau “broker politik” yang lebih menunggu datangnya kandidat berdompet tebal, ketimbang mempersiapkan calon yang benar-benar berkualitas bagi pembentukan kepemimpinan daerah.

Tidak mengherankan jika kader-kader partai besar di daerah yang tidak memiliki dukungan dana yang cukup cenderung “mengalah” menjadi calon wakil 12 kepala daerah, karena calon kepala daerah disediakan bagi kandidat berkantong tebal kendati bukan kader dari partai atau partai-partai yang berkoalisi. Realitas semacam inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pengusaha yang akhirnya turut berlomba untuk menjadi kepala daerah.

Ketiga, format pencalonan dalam regulasi tentang pilkada mengabaikan aspek kesetaraan kesempatan bagi para pejabat yang bertarung. Seperti diuraikan sebelumnya,regulasi pilkada cenderung berpihak pada elite partai-partai, anggota parlemen (nasional dan lokal), dan para kandidat incumbent, dan sebaliknya cenderung merugikan pejabat yang berasal dari PNS, TNI dan Polri. Peluang yang diberikan oleh UU No. 32/2004 bagi anggota DPRD, DPR, dan DPD menjadi kandidat dalam pilkada tanpa kewajiban mundur bagi mereka, jelas berpotensi besar menumbuh-suburkan para politisi oportunistik yang tidak pernah belajar bertanggung jawab terhadap para pemilihnya.

Bagaimana pun, para anggota DPRD, DPR, dan DPD terpilih telah memperoleh kepercayaan menjadi wakil rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Keempat, format koalisi partai dalam pilkada yang berlaku dewasa ini cenderung mengabaikan penguatan aspek akuntabilitas kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada. Benar bahwa pilkada secara langsung dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil selama lima tahun karena tidak “diganggu” oleh DPRD. Akan tetapi, format koalisi partai dalam pilkada versi UU No. 32/2005 tidak member jalan keluar bagaimana jika kinerja kepala daerah mengecewakan dan DPRD tidak mau bekerjasama dengan kepala daerah. Hal ini dikarenakan koalisi partai dalam pilkada tidak disertai persyaratan kesepakatan yang bersifat transparan dan akuntabel di antara kandidat dan partai atau gabungan partai.

Selain sejumlah problematik di atas, format pilkada juga bermasalah sehubungan dengan format KPUD versi UU No. 32/2004 yang berpeluang besar menjadi sasaran amarah massa karena cenderung didesain “tidak independen” seperti halnya KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2004.
Di satu pihak KPUD kehilangan induk karena tidak menjadi bagian integral dari KPU, tetapi di lain pihak, pemerintah (pusat) dan Pemda cenderung melepas tanggung jawab atas kinerja KPUD. Akibatnya, KPUD menjadi “korban” dan sasaran berbagai bentuk protes dan bahkan tindak kekerasan massa pendukung para kandidat pengecut yang tidak siap kalah dalam pertarungan pilkada.

Penutup
Terlepas dari keberhasilannya secara prosedural dan gejala positif di balik koalisi partai yang bersifat lintas aliran, harus diakui pula bahwa pilkada di masa depan perlu ditata kembali sehingga menjanjikan demokrasi lokal yang lebih efektif dan produktif, dalam pengertian pemerintahan daerah yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Apalagi kebutuhan bangsa kita akan sistem demokrasi jelas tidak sekadar bersifat prosedural dan “elektoral” belaka. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan suatu demokrasi lokal yang lebih substansial jelas berkaitan dengan pertanyaan, apakah pilkada langsung menjanjikan munculnya kepala-kepala daerah yang lebih berkualitas, pemerintahan lokal yang lebih efektif, serta juga praktik demokrasi yang lebih produktif dan berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan masa-masa sebelumnya? Sebab pilkada langsung sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Tanah Air jelas berkurang maknanya jika ternyata tidak menghasilkan pemerintahan dan demokrasi lokal yang lebih produktif dan akuntabel.

Oleh karena itu, penataan kembali format pilkada semestinya didasarkan pada cara pandang bahwa pilkada pada hakikatnya adalah bagian dari pemilu daerah dalam rangka pembentukan pemerintahan daerah. Sebagai pemilu daerah, pilkada diselenggarakan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang secara structural menjadi bagian dari KPU.

Mengingat peserta kompetisi pilkada adalah para “pasangan calon”, dan bukan partai politik seperti pemilu legislatif, semestinya terbuka peluang bagi unculnya para kandidat perorangan di luar jalur partai politik yang populer dengan istilah “calon independen”. Sementara itu dalam rangka pelembagaan akuntabilitas publik dan etika berpolitik, kompetisi pilkada hendaknya memberlakukan para kandidat secara setara tanpa diskriminasi apa pun. Oleh karena itu, kewajiban mundur bagi calon pada saat mendaftarkan diri ke komisi pemilihan, semestinya berlaku sama bagi para anggota dan pimpinan DPRD, serta anggota DPR dan DPD.

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pencalonan, regulasi pilkada semestinya mewajibkan partai politik melakukan seleksi terbuka atas para kandidat melalui forum konvensi, konferensi daerah partai, dan sejenisnya. Di samping itu, diperlukan pengaturan dan pelembagaan mekanisme akuntabilitas kepala daerah hasil pilkada yang lebih baik agar pencapaian pilkada tidak sekadar demokrasi prosedural belaka.kepri

Sumber: gogoleak.wordpress.com

Filed under: Opini, , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: