Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Warga Pinang Marah

Buntut Berita Ada Wali Kota Terlibat Mafia TKI?

Komentar Ketua BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat bahwa Wali Kota (Wako) Tanjungpinang diduga terlibat mafia TKI deportasi menyulut kemarahan sebagian warga. Seyogyanya Jumhur mengetahui bagaimana awalnya sehingga Tanjungpinang menjadi entry point TKP deportasi.

Sedikitnya delapan tahun terakhir, Tanjungpinang menjadi satu-satunya daerah di Kepri yang bersedia menjadi entry point pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah. Namun, kebijakan ini bisa jadi segera diakhiri Tanjungpinang.

Pemicunya, apalagi jika bukan pernyataan Ketua BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat yang menuding Wako terlibat mafia TKI. Gara-gara Wako tidak bersedia menjadikan Tanjungpinang sebagai tempat pemrosesan daur ulang TKI bermasalah. Padahal, selama ini kabupaten dan kota lainnya menolak menjadi entry point, apalagi daerah yang sudah menerapkan Perdaduk. Kebijakan bersedia menjadi entry point itu dilakukan Wako Suryatati A Manan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tanjungpinang, H Juramadi Esram menjawab Tanjungpinang Pos, Kamis (16/6). Menurut Esram, saat ini Pemko Tanjungpinang sedang membahas rencana penutupan pintu masuk pemulangan eks TKI bermasalah itu. Sekaligus membahas kemungkinan langkah hukum yang akan dilakukan terkait tudingan tanpa dasar tersebut. Setelah itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menko Kesra selaku koordinator pemulangan eks TKI bermasalah.

‘’Ibuk Wali mengizinkan Tanjungpinang sebagai entry point atau pintu masuk pemulangan eks TKI bermasalah, karena didasari rasa kemanusiaan. Sebab, mereka juga warga negara Indonesia. Namun, jika niat baik itu menimbulkan tudingan yang sangat tidak benar dan tidak didasari data serta fakta. Maka, lebih baik kita ikuti langkah seperti yang dibuat daerah-daerah lainnya, yang tidak bersedia menjadikan daerahnya sebagai entry point pemulangan eks TKI bermasalah,’’ kata Juramadi Esram.

Kata dia, masyarakat bisa menilai sendiri apakah situasinya seperti pemberitaan dari portal salah satu media di Jakarta atau tidak.

”Apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap pemulangan TKI dari Malaysia sudah sesuai aturan. Malah sudah berapa dana ABPD kita yang terserap untuk masalah TKI di Tanjungpinang,” tegasnya.

Esram juga menambahkan, dia kerap menjadi narasumber ke beberapa provinsi yang mengirimkan TKI terbanyak ke Malaysia seperti ke Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Rencana penutupan Tanjungpinang sebagai pintu pemulangan eks TKI bermasalah itu, didukung penuh oleh aktivis Forum Peduli Masyarakat Tanjungpinang, M Nur. Menurut M Nur, sudah sewajarnya jika Pemko menutup pintu masuk tersebut. Serahkan kembali ke pemerintah pusat untuk mengurus pemulangan itu atau diserahkan kepada siapa yang merasa sudah ahli.

‘’Tanjungpinang itu hanya boleh untuk transit pemulangan eks TKI bermasalah ke kampung halamannya masing-masing. Bukan untuk didaur ulang atau diabrakadabra supaya bisa berangkat lagi ke luar negeri. Karena hanya tempat transit, bagusnya ditutup saja sekalian. Tidak ada untungnya sama sekali untuk Tanjungpinang. Malah bikin susah, minimal bikin susah lewat di pelabuhan gara-gara kalau TKI pulang pelabuhan jadi sempit,’’ tegas M Nur.

M Nur mengakui mendapatkan telepon dari banyak warga yang marah dengan komentar Jumhur. Bahkan ada yang mengatakan berani memberikan pernyataan itu dan ditulis di sebuah website yang bisa dibaca semua orang, Jumhur sebaiknya didatangkan ke Tanjungpinang untuk memberikan penjelasan.

“Itu wajar, merupakan bentuk spontanitas warga yang merasa wali kotanya diduga melakukan sesuatu sebelum benar-benar tahu pasti kebenarannya,” kata M Nur.

Buruk Muka Cermin Dibelah
Dalam kesempatan terpisah, Kabag Humas Setdako Tanjungpinang, Surjadi kembali menyampaikan bantahan keras atas pernyataan Ketua BNP2TKI tersebut dan menyebut tudingan Jumhur itu, ngawur dan tidak berdasar. Menurut Surjadi, justru Pemko beritikad baik dengan menjadikan daerahnya untuk tempat masuk TKI yang dideportasi dari luar negeri.

Disampaikannya, pernyataan yang kasar dan vulgar seperti itu tidak pantas disampaikan seorang pejabat negara setingkat eselon I. Apalagi disampaikan dalam rapat kerja resmi dengan DPD. Tudingan itu dinilai Surjadi sebagai sebuah ironisme. Sebab, rasa kemanusiaan dari Pemko dan masyarakat Tanjungpinang yang bersedia menjadikan daerahnya sebagai tempat pemulangan TKI bermasalah, berbuah tudingan kasar.

‘’Sebagai warga kota dan sekaligus aparat pemerintah kota, rasanya saya pantas merasa kecewa dan tersinggung atas tudingan kepala BNP2TKI tersebut,” terang Surjadi.

Dengan tegas Surjadi, mengatakan tudingan yang disampaikan itu lebih karena kekecewaan Jumhur Hidayat karena keinginannya untuk mendaur ulang eks TKI yang dideportasi itu, tidak dikabulkan oleh Wako Tanjungpinang. Menurut Surjadi, Pemko memiliki alasan yang kuat untuk tidak memenuhinya. Sebab, keinginan Jumhur itu bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku. Di dalam aturan yang ada, tidak diberikan ruang khusus atau keistimewaan dalam penerbitan administrasi kependudukan. Termasuk bagi eks TKI yang dideportasi, yang secara umum tidak lagi memiliki surat identitas lagi.

Demikian pula Perpres yang mengatur pemulangan TKI, imbuh Surjadi. Ditegaskan, bahwa eks TKI bermasalah yang dideportasi itu harus dikembalikan ke daerah asalnya, dan dalam hal ini Tanjungpinang hanya sebagai tempat transitnya. Hal itulah yang sudah dilaksanakan selama ini oleh Pemko Tanjungpinang. Kalau mau ditertibkan, tegasnya, seharusnya dilakukan di hulunya atau di daerah asal para TKI tersebut.

“Itu salah satu tugas BNP2TKI lho. Pak Jumhur itu seperti pepatah, buruk muka cermin dibelah,” tambah Surjadi, yang berulangkali mencoba menghubungi Jumhur melalui ponselnya namun tidak ditanggapi.

Sebagai warga kota, imbuh Surjadi, warga kota ini sudah faham karakter wali kota yang lembut dan peduli. Mana mungkin tudingan itu benar, terlebih lagi sebagian TKI yang dideportasi itu kaum perempuan. Bahkan wali kota memberikan perhatian khusus dengan meminta kepada satgas dan pihak terkait lainnya untuk memperhatikan fasilitas bagi TKI bermasalah perempuan yang dipulangkan.

Harus Dibuktikan
ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Arif juga berharap Jumhur herua bisa membuktikan ucapannya. “Ucapan seorang pejabat harus dibuktikan. Kita minta Moh Jumhur Hidayat dan Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan melakukan pertemuan dan DPRD siap menjadi penengah untuk melakukan klarifikasi, apakah benar atau tidak. Pasalnya, hal ini menyangkut nama baik Kota Tanjungpinang,” kata Arif kepada koran ini, Kamis kemarin.

Arif mengakui, apa yang diucapkan oleh seorang pejabat tentu ada sebab akibatnya.”Kita harus menerapkan praduga tak bersalah, Moh Jumhur harus berani bertemu dengan warga Tanjungpinang untuk melakukan klarifikasi,” ujar Arif.

Kata Arif, penyataan soerang pejabat memang menarik, disisi lain Walikota juga bisa melakukan proses hukum dan melaporkan Kepala BNP2TKI kalau memang apa yang disampaikan tidak benar.

“Kalau tidak benar, maka ada namanya pencemaran nama baik, wali kota bisa melakukan langkah-langkah hukum,” tegasnya. Kata dia, Tanjungpinang merupakan daerah transit TKI yang bermasalah, yang dideportasi khusus dari Pemerintah Malaysia. Namun, hingga saat ini belum ada aturan dari pemerintah kota Tanjungpinang, tentang diperbolehkan daur ulang TKI di Tanjungpinang.

“Sejauh ini belum ada aturan adanya daur ulang TKI di Tanjungpinang,” tegasnya. Kata dia, Wali Kota harus secepatnya melakukan klarifikasi, apakah benar atau tidak seorang pejabat yang sudah menuding dirinya seperti itu.

“Harus cepat diselesaikan dan diklarifikasi agar tidak berlarut akibatnya bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat dan Walikota sendiri, apalagi isu ini merupakan isu nasional,” tegas Arif.

Sumber: Tanjungpinangpos.co.id

Advertisements

Filed under: Berita, Opini, , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: