Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Kami Akan Sandera Kapal Bauksit

Ratusan warga Senggarang yang bergabung di LSM Ketapang Provinsi Kepri, kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan seluruh tambang bauksit yang ada di Tanjungpinang. Massa mempertanyakan pemberian perpanjangan izin bagi penambang.

Setelah melakukan orasi, para penunjuk rasa diterima oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli di ruang rapat utama Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang. Uli, salah satu pengunjuk rasa dan mengatakan mewakili masyarakat Senggarang membacakan tuntutan kepada Edward Mushalli.

Fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada pertengahan tahun 2008 PT Cahaya Bintan Abadi dan PT Perjuangan telah melakukan aktivitas tambang di Kelurahaan Senggarang tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Pada bulan Juni 2008, PT S&B Investama telah membangun pelabuhan dengan menimbun pinggir pantai sampai air di sekitar pantai keruh yang mengakibatkan nelayan tidak bisa menangkap ikan dan udang.

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT Cahaya Bintan Abadi dan PT Perjuangan PT S&B Investama yaitu lalu lalangnya kapal maka ikan menjadi lari dan tidak dapat berkembang biak. Uli juga menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh PT S&B Investama dan memberikan izin kepada PT Cahaya Bintan Abadi bukan wewenangnya. Uli pun mempertanyakan kepemilikan AMDAL-nya.

Kemudian, penambangan yang dilakukan oleh PT Cahaya Bintan Abadi, PT S&B Investama dan PT Perjuangan mengakibatkan limbah lumpur tanah merah mengalir ke laut. Hal ini berdampak pada kematian ikan, udang, kerang. Dan Dinas Sumber Daya Alam pada saat itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Tanjungpinang tidak mengambil tindakan apa pun terhadapa kejadian yang berlaku.

Berdasarkan kerugian di atas, kegiatan yang dilakukan oleh PT Cahaya Bintan Abadi, PT S&B Investama dan Perjuangan, sesuai hasil keputusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, PT Cahaya Bintan Abadi, PT S&B Investama dan Perjuangan harus membayarkan kerugian masyarakat berupa immateriil Rp5.760.000.000 dan harus membayar materiil Rp5.000.000.000.

Tiga perusahaan tersebut tidak melakukan perbuatan apa pun serta menghentikan seluruh mekanisme kegiatan operasional yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Juga harus melakukan pemulihan lingkungan terhadap laut yang sudah dicemarinya.

“Mengapa tiga perusahaan itu tidak memenuhi keputusan pengadilan tapi Pemerintah Kota Tanjungpinang malah memperpanjang izin tambang lagi,” tanya Uli.

Perwakilan pengunjuk rasa lainnya, Andi Cori Fatahudin, minta kepada Wakil Wali Kota untuk menutup seluruh tambang bauksit yang ada di Tanjungpinang. Karena banyak mudaratnya daripada manfaat yang dialami oleh masyarakat. Cori juga membawa salah satu korban pemilik lahan yang bernama Arifin. Walupun ia memilik puluhan hektar tanah di Tanjungpinang, tapi ia tidak pernah menikmati hasil bumi dari lahannya.

Di depan Mushalli, Arifin menceritakan nasibnya sambil menangis. Ia masuk ke Tanjungpinang sejak tahun 1957. Lahan yang ada di Batu 10 seluas 7 hektar berdasarkan hasil keputusan MA, agar lahan dikembalikan ke pemiliknya yakni Arifin. Tetapi kenyataannya justru digarap orang lain yang memiliki surat kepemilikan yang sama.

“Saya masih memegang surat aslinya, siapa yang mengeluarkan izin untuk menambang di lahan saya,” kata Arifin yang sudah berumur 65 tahun. Arifin juga minta agar penambangan yang berlangsung di lahannya dihentikan. Begitu juga penambangan yang sedang berlangsung di atas lahannya yang lain, di Batu 21 yang luasnya mencapai 20 hektar dan Batu 13 seluas 50 hektar.

“Saya minta penambangan di lahan saya harus ditutup karena saya sebagai pemilik lahan tidak pernah mengizinkan penambangan,” kata Arifin.

Andi Cori menambahkan, ia minta ketegasan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk berani menutup tambang bauksit yang ada di wilayahnya. “Kami minta hari ini juga seluruh tambang bauksit di Tanjungpinang ditutup,” kata Andi lagi.

Kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, diminta untuk menutup semua pelabuhan tidak resmi yang dijadikan tempat muat kapal-kapal pengangkut bauksit. Sempat juga ia mengancam akan menyandera seluruh kapal bauksit yang ada di Tanjungpinang, kalau pemerintah tidak menutup tambang bauksit di Tanjungpinang.

“Kami akan sandera kapal bauksit kalau itu jalan terbaik untuk menutup bauksit yang ada di Tanjungpinang,” tegas Andi.

Ketua koordinasi unjuk rasa, Hajarullah Aswad menambahkan, supaya seluruh pengusaha baik PT Cahaya Bintan Abadi, PT S&B Investama dan PT Perjuangan dihadirikan di tengah-tengah rapat. Termasuk perwakilan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

“Percuma kita berdialog kalau tiga pimpinan tidak hadir,” kata Aswad. Ia juga berencana melakukan pameran kejahatan lingkungan di Jakarta sebelum puasa.

Karena Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bisa mendatangkan tiga perusahaan untuk berdialog, maka pengunjuk rasa tetap tak beranjak dari kantor pemerintahan ini. Sore hari, didapatkan kabar terbaru, pengunjuk rasa memberikan waktu tiga hari kepada tiga perusahaan di atas untuk segera membayar ganti rugi senilai Rp10 miliar lebih. Jika tidak, aksi akan tetap dilaksanakan, dengan cara menduduki Kantor Pemko Tanjungpinang.

Sumber: tanjungpinangpos.co.id

Filed under: Berita, tanjungpinang, , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: