Edward Mushalli

sebuah dedikasi untuk bapak Drs. H. Edward Mushalli

Pilkada Langsung Hanya Pilih Kepala Daerah

Pemilihan kepada daerah langsung nantinya hanya untuk memilih gubernur, bupati atau walikota. Pemerintah mengusulkan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung tetapi ditunjuk oleh pemerintahan di atasnya. Bahkan di daerah tertentu, yang penduduknya sedikit dimungkinkan tanpa wakil kepala daerah.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djoehermansyah Usulan tersebut akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. “Jadi pemilihannya tunggal tanpa wakil kepala daerah,” katanya hari ini.pilkada
Djoehermansyah mengakui pemilihan tunggal kepala daerah itu masih berupa wacana yang masih harus didiskusikan dan dikaji dengan banyak pertimbangan. Namun kemungkinannya sangat besar untuk menjadi salah satu pasal yang akan masuk dalam RUU Pilkada.

Menurut dia, bila disepakati maka posisi wakil kepala daerah akan diambilkan dari PNS. Para calon wakil kepala daerah dipilih oleh pemerintah. Persyaratan calon akan ditentukan pula dalam undang-undang yang baru tersebut. “Calon wakil kepala daerah dari PNS yang diusulkan untuk mengikuti proses fit and proper test,” katanya.

Selain menghapus pemilihan wakil kepala daerah, menurut Djohermansyah, di dalam RUU Pilkada itu juga akan diperkenalkan jumlah wakil daerah sesuai dengan kompleksitas daerahnya. Artinya, bisa saja di suatu daerah nantinya tidak ada wakil kepala daerah, tetapi di daerah lainnya jumlah wakilnya lebih dari satu orang.

“Variasi jumlah wakil kepala daerah itu ditetapkan berdasarkan kategori yang diatur UU, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah,” katanya sembari memberikan contoh provinsi yang jumlah penduduknya di bawah satu juta mungkin tidak perlu ada wakil gubernur.

Menurut Djohermansyah di beberapa daerah saat ini dinilai membutuhkan lebih dari satu wakil kepala daerah. Dengan wakil kepala daerah lebih dari satu, diharapkan beban kepala daerah bisa lebih ringan sehingga tidak perlu ada pemekaran daerah karena masyarakatnya sudah terurus.

“Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta bisa lebih dari satu wakil kepala daerahnya. Kalau dengan wakil lebih dari satu bisa membuat daerahnya terurus dengan bagus, bisa menutup kran pemekaran. Kehadiran wakil lebih dari satu orang akan membantu mengurangi lajunya usulan pemekaran daerah,” kata dia.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Abdul Malik Haramain mengatakan usulan pemilihan kepala daerah tunggal tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang. Pada prinsipnya wacana itu memang bertujuan baik, yakni untuk meminimalisir potensi ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya.

“Usulan pemilihan kepala daerah tunggal bakal menghadapi persoalan jika suatu saat nanti dihadapkan pada kasus adanya kepala daerah yang berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah,” kata dia.

Sedangkan wakil kepala daerah yang ada hanya ditunjuk oleh pemerintah, serta tak ikut bursa dan proses pemilihan di Pilkada menurut Abdul Malik juga akan menimbulkan persoalan dalam konstitusi. “Apakah wakil yang tidak dipilih itu nantinya akan otomatis menjadi kepala daerah atau bagaimana?” kata Malik.

Hal yang senada dikemukakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow. Menurutnya usulan pemilihan kepala daerah tunggal tidak terlalu strategis dalam membenahi sistem pemilihan dan pemerintahan di daerah. Bahkan usulan yang disorong pemerintah itu, dinilainya diluar kelaziman sistem pemilihan demokratis. Pelaksanaan di lapangan pun bakal menemui kesulitan.

“Terutama jika menghadapi persoalan kepala daerah berhalangan tetap. Sementara wakil kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dapat secara otomatis menggantikan posisi kepala daerah yang berhalangan tetap tersebut karena akan bertentangan dengan semangat pemilihan langsung,” kata Jeirry.

Maka kalau seperti itu, kata dia, pilihannya hanya satu yakni melakukan pemilihan kepala daerah ulang. Artinya dengan begitu, Pilkada menjadi tak efektif, karena diulang lagi.

“Dari segi waktu juga tak efektif. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun tak efektif. Terlebih lagi sekarang, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Apa mau semua diulang Pilkada. Katanya ingin menghemat biaya,” kata Jeirry.

Sumber: http://www.beritasatu.com

Filed under: Berita, , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: