Kenaikan tariff pass masuk penumpang, pengantar dan penjemput di Pelabuhan Sri Bintan Pura masih menuai protes. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota, Senggarang menuntut pemerintah meninjau kembali kerjasama dengan PT Pelindo.
Sebanyak 19 orang Gerakan Mahasiswa Bersama Kepri tersebut, memandang kebijakan MoU dan kenaikan tariff pass pelabuhan tersebut mencekik masyarakat. Kenaikan tariff hingga 100 persen tersebut dipandang tak layak. Baik sesuai aturan maupun kemampuan masyarakat.
“Kami minta kenaikan tariff dan kerjasama dengan Pelindo ditinjau kembali. Tidak perlu ada kerjasama lagi dengan pihak manapun,” ujar seorang pendemo, Jumat (8/4).
Para mahasiswa yang membawa spanduk tersebut minta bertemu dengan Wali Kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan. Rombongan tersebut akhirnya ditemui oleh Wakil Wali Kota, Edward Mushalli. Ia terlihat mendengarkan dengan seksama tuntutan pendemo, yang disampaikan leewat pengeras suara.
“Insya Allah akan kami sampaikan (aspirasi) ini ke pimpinan kami, wali kota dan DPRD. Terimakasih kami sampaikan kepada anak-anak kami,” ujar Edward.
Namun mahasiswa tetap berkeras, agar Edward memberikan tenggat waktu pasti kapan permasalahan itu akan diselesaikan. Malah mereka minta waktu bertemu dengan wali kota dan dewan. Dalam kesempatan tersebut para mahasiswa juga memberikan sumbangan untuk wali kota.
“Ketika demo di Pelindo, kami minta sumbangan Rp 1000 dari masyarakat. Sekarang akan kami sampaikan ke Wali Kota, agar tidak menaikkan pass pelabuhan,” jelas demonstran sambil menyodorkan amplop coklat besar kepada Edward.
Namun, sumbangan tersebut tidak diterima Edward karena pemerintah tidak dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga. “Pemerintah tidak bisa terima sumbangan sembarangan, karena terikat ketentuan dan aturan yang berlaku,” terang Edward Mushalli.
Sumber: Koran Tribun Batam
Filed under: Berita, Opini, amplop, DPRD Tanjungpinang, mahasiswa, Pelabuhan Tanjungpinang, Pelindo Tanjungpinang, tribun batam, wawako
Edward Mushalli 